Malaysia adalah contoh kasus ringan. Jiran itu memang agak menyepelekan kita karena kenyataannya rakyat kita menjadi budak mereka (TKI/TKW). Ditambah kenyataan bahwa di jaman "Ganyang Malaysia" doeloe, kita yang banyak berkoar-koar, tetapi kita pula yg kalah. Dua personil KKO (kini Marinir) kita, Oesman dan Haroen tertangkap dan digantung. Saya dapat cerita langsung dari paman saya yg pada saat itu dalam kompi yg sama. Bang Ali Sadikin, bosnya KKO mengultimatum akan menenggelamkan pulau Singapura. Sayangnya belum sempat terwujud, keburu Orde Lama tumbang oleh Soeharto yg kemudian bersahabat dengan Malaysia. Semasa Orba, KKO, pasukan super elite didikan UniSovyet yg sebenarnya paling disegani oleh jiran-jiran seputar kita, kekuatannya terkesan makin surut seirama dengan semakin mencuatnya RPKAD yang akhirnya menjadi Kopassus menggantikan posisi super elite, setidaknya membuat jiran-jiran kita, terutama Malaysia, semakin merasa aman. Lagipula, Malaysia, sebagai negara sekemakmuran Inggeris, tentu yakin akan mendapat "backup" bila terancam.
Selain itu, kian hari Malaysia kian mengerti bahwa ternyata Orba adalah pemerintah kotor yg penuh KKN. Jika seorang petinggi militer bisa memiliki harta puluhan bahkan raturan milyar, apakah dia masih sanggup mengangkat senjata di medan perang? Nah yg gini ini mereka tahu. Sori ini bukan khayalan. Saya sering di Malaysia, dan kalimat-kalimat seperti itu sering terlontar oleh mulut mereka saat berkelakar. Ditambah lagi modernisasi persenjataan yg bukan rahasia umum lagi, kita ketinggalan. Situasi semacam ini semakin membuat mereka tidak hanya tidak takut, tapi juga gatel ingin menjajal.
Tetapi saya yakin, selama kita masih memiliki orang2 idealis radikal seperti Pak Arman dkk, negeri ini pasti bangkit. Kita memiliki sejumlah bukti empiris. Kekalahan Saylendera yg ludes dibabat Sanjaya ternyata memicu Balaputera Dewa turun tangan yg akhirnya malah bangkit menjadi Sriwijaya yang mampu menguasai hampir separo Nusantara. Kehancuran Tumapel oleh keculasan dan ketidakbecusan Tunggul Ametung ternyata memicu Ken Arok turun tangan yg malah akhirnya menjadi negara besar Singasari. Kekacauan dan kebobrokan Singasari setelah Kertanegara dikudeta oleh Jayakatong malah memicu Raden Wijaya turun tangan yg akhirnya malah menjadi Majapahit yg membentang melebihi Nusantara, dari Madagaskar sampai Papua Nugini. Demikian pula dengan Panembahan Senopati yg dipicu oleh kekacauan pemerintah Pajang.
Bukti lain yg kontradiktif adalah kerajaan Mataram di era akhir abad 19. Kala itu kekacauan Mataram makin hari makin parah karena gerilya "devide et impera" Belanda yg ingin menguasai Nusantara. Belanda memang sudah menguasai beberapa daerah di luar Jawa. Tetapi di Jawa mereka tidak berani duel fisik lawan tentara Mataram. Yg mereka lakukan hanya adudomba dan pembobrokan moral, hingga pada saatnya, yaitu pada tahun 1870, Belanda berhasil mengkondisikan Sunan Amangkurat I untuk menandatangani pernyataan "dijajah" oleh Pemerintah Nederland, dan sejak itu Mataram resmi menjadi jajahan Belanda. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena saat itu tidak muncul orang-orang idealis radikal seperti Balaputera, Ken Arok, R Wijaya dan Panembahan Senopati. Memang sempat ada, yaitu Pangeran Diponegoro pada tahun 1825. Tetapi karena kelihaian Belanda, akhirnya Diponegoro dianggap pembrontak melawan kerajaan dan diburu oleh Belanda atas perintah kerajaan. Itulah rahasia kemenangan Belanda yg murni karena kelicikannya, termasuk memalsukan sejarah. Menjajah 70 tahun (1870-1940) ditulis 350 tahun. Di awal kehadirannya yg hanya puluhan pedagang gembel culas yg dinahkodai Jan Peter Soen Koon dikisahkan mampu mengalahkan tentara Mataram semasa Sultan Agung Hanyokrokusumo yg lagi kuat-kuatnya. Ya nggak mungkin lah... karena mereka kan mangkal di Jakarta yg pada saat itu termasuk wilayah kerajaan Banten. Apa perlunya Sultan Agung menyerang? Lagipula kan harus melalui kerajaan Cirebon yg juga perlu passport dan visa. Semua itu adalah kebohongan demi untuk menjatuhkan moral/mental kita sebagai bangsa yg "keokan". Maaf kalo saya salah, karena saya bukan guru/ahli sejarah. Untunglah memasuki abad 20 Allah berkenan menghadirkan kembali orang-orang idealis radikal seperti Soekarno, Hatta dkk
Dari bukti-bukti empiris di atas, saya menyimpulkan (sementara), bahwa kita pasti bangkit, karena kita punya orang-orang idealis radikal. Anggap saja kasus Malaysia dan terorisme sebagai trigger. Selama orang-orang idealis radikal ini tidak mengenal lelah dan putus asa dalam menyerukan idealismenya, suatu hari kelak akan membentuk suatu kekuatan yg solid. Orang-orang inilah yg diharapkan terus-menerus menyerukan agar kita tidak kehilangan jatidiri, agar karya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri, agar budaya dan tradisi kita menjadi maskot di negeri sendiri. Agar kita yg memiliki bakat dan kemampuan mendapat tempat di negeri sendiri. Agar para pengajar dan pendidik memberi keteladanan yg semestinya, dll, dst. Jika sudah demikian, tidak ada lagi tempat buat teroris bersembunyi, karena tidak ada lagi makluk tak bermoral yg sanggup menjadi mertua, teman, murid apalagi pengikut teroris.
Masalah dg Malaysia juga sederhana. Bagaimana caranya bangsa kita tidak mengemis kerjaan disana? Kita memiliki puluhan bahkan mungkin ratusan insinyur kreatif yg karyanya terbukti mampu menyaingi produk dari korporasi di negara maju. Namun saat ini mereka terlunta-lunta. Sebagian menjadi kuli di luar negeri. Sebagian lagi masih ngotot berkutet berkarya di dalam negeri meskipun harus hidup jauh di bawah garis kelayakan jika diukur dari tingkat keahliannya. Mereka ini adalah senjata yang diabaikan. Memang sulit mengharap dukungan pemerintah untuk menghimpun dan memberdayakan mereka. Karena pemerintah dari jaman sepur lempung hingga hari ini senengnya formalitas. Kemampuan seseorang diukur dari titel formalnya. Meskipun hanya mampu menghembuskan "abab busuk" kalo bertitel DR atau PhD akan diakui sebagai ahli. Tetapi "insinyur sejati" yg benar-benar terbukti kemampuannya di lapangan, nggak akan dilihat sebelah mata karena hanya S1 atau D3.
Publik pun tidak bisa diharapkan dukungannya dg mudah. Karena publik mayoritas memiliki paradigma berpikir yg sama dg para pejabat pemerintah. Publik hanya melihat S3 dan S2-nya saja tanpa tahu apa saja yg bisa dia lakukan dan tangisan seperti apa yg dia lakukan dulu saat berharap kelulusan. Yg kita harapkan adalah antar sesama mereka sendiri bertemu atau dipertemukan sehingga menjadi kekuatan sederap bagaikan sinar X untuk melibas keadaan dengan berbagai demonstrasi yg menakjubkan` di bidangnya masing-masing. Dengan demikian diharapkan publik bisa terpengaruh sehingga sentimen pasar lokal bisa memihak. Kalo sudah begini, dengan atau tanpa dukungan pemerintah, aktivitas ekonomi pasti meningkat. Semua ini akan menjadi semacam rekomendasi bagi pasar luar untuk menerimanya dan akan semakin baik pengaruhnya bagi perekonomian kita... hingga diujungnya adalah terwujudnya kemakmuran seperti yang dicita-citakan oleh para pahlawan kita. Jika kita sudah makmur, maka tidak ada lagi yg datang ke Malaysia untuk menjadi "bedinde" atau "kacung". Minimal seperti saya, datang kesana untuk menyelesaikan masalah teknologi yg tidak bisa mereka tangani atau mengajar mereka. Tentu Malaysia tidak akan berani menyepelekan kita lagi.
Sabtu, 29 Agustus 2009
Kamis, 27 Agustus 2009
" Machel Jhackson islam?, Benar kah "
Mungkin dah basi ya, tapi kita harus membacanya lagi, kalau perlu minta tanggapan bener apa salah tantang cerita ini.
Meninggalnya Michael Jackson meninggalkan begitu banyak hal. Entah dengan maksud dan tujuan apa atau sekadar merasa harus berbela sungkawa, banyak orang yang selalu mengait-ngaitkan Jackson dengan Islam, bahwa Jackson sudah menjadi seorang Muslim.
Tak diragukan lagi kalau Jacko—begitu panggilan akrab Michael Jackson—adalah seorang musisi yang mempunyai talenta. Ia menciptakan musik yang digemari banyak orang di seluruh dunia dan menghasilkan uang sedemikian banyak. Jacko menciptakan sebuah tarian yang sangat terkenal, yaitu moonwalk, dan berdiri miring seperti hendak jatuh, dan sulit ditiru oleh penari-penari lainnya. Popularitasnya membuat jutaan orang tergila-gila kepadanya, bahkan Jacko—seperti David Beckham di dunia sepak bola—tak ubahnya seperti nabi bagi para penggemarnya.
Salah satu yang terus bergulir sampai kini adalah, apakah Jacko benar-benar telah memluk Islam? Banyak berita yang melaporkannya seperti itu. Gulf News misalnya, melaporkan pada 21 November 2008 bahwa Jacko sudah memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Mikail.
Karena sentimennya sebagai seorang Muslim pula dunia Arab bahkan ramai memberikan penghormatan kepada Jacko. Di Bahrain, sebuah kerjaan berkabung. Pada tahun 2005, Jacko pernah tinggal di negara itu selama satu tahun ketika tengah menghadapi kasus tuntutan penganiayaan anak di AS. Sebagian rakyat Bahrain menganggap Jacko sudah menjadi warga negaranya. Di Mesir, sebagian orang sengaja cuti untuk pergi ke Alexandria bergabung dengan penggemar Jakco lainnya untuk berkabung. Di Kairo, sebuah klub jazz sekarang tengah kewalahan mengatur jadwal untuk malam penghargaan kepada Jacko. Di Lebanon, lebih dari 100 orang penggemarnya menyalakan lilin dan menyanyikan lagu-lagu Jacko di pusat kota.
Bahkan ketika tragedi berdarah Gaza pada Januari silam pun, pemandangan seperti ini langka ditemukan di negara-negara Arab.
Di Indonesia, bahkan dalam setiap acara infotainment ketika memaparkan perjalanan hidup Jacko, selalu juga dibahas dalam porsi besar bahwa Jacko telah memeluk Islam. Sebenarnya, kasak-kusuk Jacko masuk Islam sudah sering terdengar sejak tahun 2004. Setiap tahun, selalu saja ada yang memberitakan bahwa Jacko sudah masuk Islam lewat bimbingan kakaknya, Jermaine Jackson yang memang sudah nyata menjadi seorang Muslim.
Namun, tidak seperti selebriti dunia lainnya yang ketika masuk Islam telah jelas menunjukan ke-Islam-annya, tidak demikian dengan Jacko. Berita Jacko dengan aktivitas Islam amatlah minim, bahkan boleh dibilang hampir tidak ada. Pada sekitar 2006, sebuah lagu yang berjudul "Give Thanks To Allah" dirilis, suara vokalnya mirip sekali dengan suara Jakco. Semua orang (Islam, dan terutama orang Arab) mengklaim itu lagu nasyid yang diciptakan oleh Jacko, namun kenyataannya lagu itu milik Zain Bikha, seorang munsyid asal Afrika Selatan yang terkenal bahkan di dunia Arab sendiri.
Cat Stevens, penyanyi terkenal asal Inggris, ketika memeluk Islam masih tetap berkarya namun nuansa Islamnya sangat kental. Ia memberikan karya kepada kelompok nasyid Raihan dalam nasyid “God Is The Light” dan lagu-lagu lainnya yang ia ciptakan jelas menunjukan ia seorang Muslim tanpa diragukan lagi. Lagunya yang terkenal yang didaur ulang oleh grup rock Mr Big, “Wild World”, keuntungannya ia sumbangkan untuk perkembangan dakwah.
Nama Cat Stevens pun ia ganti dengan Yusuf Islam. Sedangkan Jacko diberitakan mengganti namanya menjadi Mikail, suatu nama yang walaupun berbau Islam, cukup mengernyitkan dahi, karena tak lazim dipakai oleh orang-orang Islam, bahkan hampir jarang sekali. Selain Yusuf Islam, masih banyak lagi selebriti dunia yang memeluk Islam dan tak ragu menampilkan jati dirinya sebagai seorang Muslim.
Pada tahun 2009, BBC dan MSNBC mewartakan bahwa Jacko sedianya akan melakukan tur musiknya lagi di London, dan para penggemarnya yang berjumlah ribuan sudah menantinya. Jangan pula dilupakan, istri kedua Jacko adalah seorang yahudi, bernama Debbie Rowe. Jadi apakah benar Jacko sudah menjadi seorang Muslim? Sayang sekali, tak ada catatan yang pasti mengenai hal itu. Sedangkan Jacko sudah berpulang, dan hanya Allah swt yang mengetahuinya. (sa/glfnws/rmslm)
Meninggalnya Michael Jackson meninggalkan begitu banyak hal. Entah dengan maksud dan tujuan apa atau sekadar merasa harus berbela sungkawa, banyak orang yang selalu mengait-ngaitkan Jackson dengan Islam, bahwa Jackson sudah menjadi seorang Muslim.
Tak diragukan lagi kalau Jacko—begitu panggilan akrab Michael Jackson—adalah seorang musisi yang mempunyai talenta. Ia menciptakan musik yang digemari banyak orang di seluruh dunia dan menghasilkan uang sedemikian banyak. Jacko menciptakan sebuah tarian yang sangat terkenal, yaitu moonwalk, dan berdiri miring seperti hendak jatuh, dan sulit ditiru oleh penari-penari lainnya. Popularitasnya membuat jutaan orang tergila-gila kepadanya, bahkan Jacko—seperti David Beckham di dunia sepak bola—tak ubahnya seperti nabi bagi para penggemarnya.
Salah satu yang terus bergulir sampai kini adalah, apakah Jacko benar-benar telah memluk Islam? Banyak berita yang melaporkannya seperti itu. Gulf News misalnya, melaporkan pada 21 November 2008 bahwa Jacko sudah memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Mikail.
Karena sentimennya sebagai seorang Muslim pula dunia Arab bahkan ramai memberikan penghormatan kepada Jacko. Di Bahrain, sebuah kerjaan berkabung. Pada tahun 2005, Jacko pernah tinggal di negara itu selama satu tahun ketika tengah menghadapi kasus tuntutan penganiayaan anak di AS. Sebagian rakyat Bahrain menganggap Jacko sudah menjadi warga negaranya. Di Mesir, sebagian orang sengaja cuti untuk pergi ke Alexandria bergabung dengan penggemar Jakco lainnya untuk berkabung. Di Kairo, sebuah klub jazz sekarang tengah kewalahan mengatur jadwal untuk malam penghargaan kepada Jacko. Di Lebanon, lebih dari 100 orang penggemarnya menyalakan lilin dan menyanyikan lagu-lagu Jacko di pusat kota.
Bahkan ketika tragedi berdarah Gaza pada Januari silam pun, pemandangan seperti ini langka ditemukan di negara-negara Arab.
Di Indonesia, bahkan dalam setiap acara infotainment ketika memaparkan perjalanan hidup Jacko, selalu juga dibahas dalam porsi besar bahwa Jacko telah memeluk Islam. Sebenarnya, kasak-kusuk Jacko masuk Islam sudah sering terdengar sejak tahun 2004. Setiap tahun, selalu saja ada yang memberitakan bahwa Jacko sudah masuk Islam lewat bimbingan kakaknya, Jermaine Jackson yang memang sudah nyata menjadi seorang Muslim.
Namun, tidak seperti selebriti dunia lainnya yang ketika masuk Islam telah jelas menunjukan ke-Islam-annya, tidak demikian dengan Jacko. Berita Jacko dengan aktivitas Islam amatlah minim, bahkan boleh dibilang hampir tidak ada. Pada sekitar 2006, sebuah lagu yang berjudul "Give Thanks To Allah" dirilis, suara vokalnya mirip sekali dengan suara Jakco. Semua orang (Islam, dan terutama orang Arab) mengklaim itu lagu nasyid yang diciptakan oleh Jacko, namun kenyataannya lagu itu milik Zain Bikha, seorang munsyid asal Afrika Selatan yang terkenal bahkan di dunia Arab sendiri.
Cat Stevens, penyanyi terkenal asal Inggris, ketika memeluk Islam masih tetap berkarya namun nuansa Islamnya sangat kental. Ia memberikan karya kepada kelompok nasyid Raihan dalam nasyid “God Is The Light” dan lagu-lagu lainnya yang ia ciptakan jelas menunjukan ia seorang Muslim tanpa diragukan lagi. Lagunya yang terkenal yang didaur ulang oleh grup rock Mr Big, “Wild World”, keuntungannya ia sumbangkan untuk perkembangan dakwah.
Nama Cat Stevens pun ia ganti dengan Yusuf Islam. Sedangkan Jacko diberitakan mengganti namanya menjadi Mikail, suatu nama yang walaupun berbau Islam, cukup mengernyitkan dahi, karena tak lazim dipakai oleh orang-orang Islam, bahkan hampir jarang sekali. Selain Yusuf Islam, masih banyak lagi selebriti dunia yang memeluk Islam dan tak ragu menampilkan jati dirinya sebagai seorang Muslim.
Pada tahun 2009, BBC dan MSNBC mewartakan bahwa Jacko sedianya akan melakukan tur musiknya lagi di London, dan para penggemarnya yang berjumlah ribuan sudah menantinya. Jangan pula dilupakan, istri kedua Jacko adalah seorang yahudi, bernama Debbie Rowe. Jadi apakah benar Jacko sudah menjadi seorang Muslim? Sayang sekali, tak ada catatan yang pasti mengenai hal itu. Sedangkan Jacko sudah berpulang, dan hanya Allah swt yang mengetahuinya. (sa/glfnws/rmslm)
Senin, 24 Agustus 2009
" Beban Mengajar 24 Jam per Minggu Sulit Tercapai "
BANTUL, KOMPAS.com- Beban mengajar yang diberikan kepada guru untuk memperoleh sertifikasi yakni selama 24 jam per minggu dinilai terlalu berat. Bagi sekolah-sekolah yang jumlah siswanya sedikit, target tersebut sulit tercapai, sehingga para guru harus mencari tambahan mengajar di luar sekolah.
"Kalau beban 24 jam itu tidak dipenuhi, maka kami tidak bisa mendapatkan tunjangan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Padahal tunjangan itu sangat kami butuhkan," kata Ketua Musyawarah Guru Lintas Sekolah (MGLS) Kabupaten Bantul, Umi Kulsum, Rabu (19/8).
Menurut dia, tindakan para guru untuk mencari tambahan jam mengajar di luar sekolah juga bisa berdampak negatif. Fokus mereka terbelah sehingga sisi kualitas pun terabaikan. Untuk guru yang mengajar di sekolah yang kelasnya banyak mungkin tidak perlu repot mencari tambahan, tetapi bagaimana dengan guru di sekolah pinggiran dan swasta yang siswanya sedikit?
Sikap diskriminatif pengelola sekolah dengan memberikan beban mengajar lebih banyak kepada sejumlah guru tertentu juga menjadi kendala tercapainya target jam mengajar. "Dinas pendidikan seharusnya memantaunya supaya ada jalan penyelesaiannya," katanya.
Umi meminta beban mengajar dikembalikan menjadi 18 jam per minggu. Sertifikasi seharusnya lebih mengarah ke kualitas mengajar, bukan sekedar mengejar kuantitas. "Jika dipaksakan dampaknya bisa buruk. Kalau pun dipaksakan seharusnya sistem tim teaching diaktifkan kembali jadi satu mata pelajaran bisa diajar lebih dari satu guru," katanya.
Dalam waktu dekat rombongan guru dari Bantul akan menemui anggota DPR RI untuk menyampaikan persoalan tersebut. Diharapkan ketentuan yang sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut bisa diubah.
Muryadi, guru olahraga SMK Negeri Pajangan Bantul, mengatakan, jumlah jam pelajaran olahraga sangat terbatas. Tidak seperti Bahasa Indonesia atau Matematika yang porsinya besar. Dengan porsi sedikit bagaimana mungkin saya bisa meme nuhi target 24 jam," ujarnya.
"Kalau beban 24 jam itu tidak dipenuhi, maka kami tidak bisa mendapatkan tunjangan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Padahal tunjangan itu sangat kami butuhkan," kata Ketua Musyawarah Guru Lintas Sekolah (MGLS) Kabupaten Bantul, Umi Kulsum, Rabu (19/8).
Menurut dia, tindakan para guru untuk mencari tambahan jam mengajar di luar sekolah juga bisa berdampak negatif. Fokus mereka terbelah sehingga sisi kualitas pun terabaikan. Untuk guru yang mengajar di sekolah yang kelasnya banyak mungkin tidak perlu repot mencari tambahan, tetapi bagaimana dengan guru di sekolah pinggiran dan swasta yang siswanya sedikit?
Sikap diskriminatif pengelola sekolah dengan memberikan beban mengajar lebih banyak kepada sejumlah guru tertentu juga menjadi kendala tercapainya target jam mengajar. "Dinas pendidikan seharusnya memantaunya supaya ada jalan penyelesaiannya," katanya.
Umi meminta beban mengajar dikembalikan menjadi 18 jam per minggu. Sertifikasi seharusnya lebih mengarah ke kualitas mengajar, bukan sekedar mengejar kuantitas. "Jika dipaksakan dampaknya bisa buruk. Kalau pun dipaksakan seharusnya sistem tim teaching diaktifkan kembali jadi satu mata pelajaran bisa diajar lebih dari satu guru," katanya.
Dalam waktu dekat rombongan guru dari Bantul akan menemui anggota DPR RI untuk menyampaikan persoalan tersebut. Diharapkan ketentuan yang sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut bisa diubah.
Muryadi, guru olahraga SMK Negeri Pajangan Bantul, mengatakan, jumlah jam pelajaran olahraga sangat terbatas. Tidak seperti Bahasa Indonesia atau Matematika yang porsinya besar. Dengan porsi sedikit bagaimana mungkin saya bisa meme nuhi target 24 jam," ujarnya.
" Kepala Sekolah di Pungli "
Situbondo-Surya- Sekitar 168 kepala sekolah (kasek) SD dan SMP penerima bantuan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2009 di Kabupaten Situbondo resah. Masalahnya, setiap kasek diminta menyetor Rp 1 juta agar pelaksanaan proyek aman dari jeratan hukum.
“Saya kurang paham untuk apa uangnya, tapi yang jelas semua kasek yang sekolahnya menerima bantuan DAK diminta untuk membayar sebesar Rp 1 juta,” ungkap seorang kasek penerima bantuan DAK kepada Surya, Selasa (18/8).
Menurutnya, praktik pungutan liar yang dibebankan kepada setiap kasek penerima bantuan DAK itu tergolong rapi. Pungutan itu dikoordinir melalui kantor cabang dinas pendidikan yang ada di kecamatan. “Sesuai kesepakatan, uangnya tidak langsung disetor ke dinas, tapi melalui kantor cabang dinas,” jelasnya.
Ketua Forum Solidaritas Masyarakat Pendidikan (FSMP), Drs Sugiono Eks Santoso saat dikonfirmasi mengaku juga menerima keluhan dan pengaduan dari pihak kepala sekolah dan guru yang sekolahnya menerima bantuan DAK. Para kasek itu mengadukan permintaan uang Rp 1 juta yang dikoordinir melalui kepala cabang dinas pendidikan.
Melalui praktik pungli yang dikoordinir cabang dinas pendidikan ini akan terkumpul uang sebesar Rp 168 juta. “Uang ratusan juta itu untuk apa ? Kalau uang untuk pengamanan, pengamanan siapa,” papar guru SMAN Kapongan ini.
Sementara Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Budi Hartono dikonfirmasi melalui Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Situbondo, Hj Yuyun Nurjannah Spd mengatakan, pihaknya tidak mengetahui adanya permintaan bantuan dana Rp 1 juta bagi kasek yang menerima bantuan DAK. “Kami tidak pernah meminta,” ujarnya.
Menurutnya, kalau memang terbukti ada pungutan liar terhadap kasek yang dilakukan kepala cabang dinas, kasusnya akan ditangani kepada Kepala Dinas Pendidikan Situbondo. “Kalau urusan tindakan, kita serahkan kepada kepala dinas,” jelasnya.
Kasus pungli kasek penerima bantuan DAK ternyata telah tercium tim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Situbondo. “Kami juga menerima adanya info itu, bahkan ada tiga SMS yang masuk,” ujar Kasat Reskrim AKP Sukari melalui Kanit Tipikor Polres Situbondo Aiptu Bambang Iriyanto.st6
" Apa Fungsi Nilai Budaya Lokal Dalam Pendidikan "
“Think Globally, Act Locally” tulis Naisbitt dalam bukunya yang berjudul Globall Paradox. Kata-kata tersebut sederhana tetapi mengandung makna yang dalam bagi kita semua yang tengah berada dalam persaingan global. Maksud dari dua kalimat tersebut adalah jika kita ingin sukses dalam persaingan Global, maka kita harus mampu berfikir secara global tetapi berperilaku dan bertindak lokal.
Kenyataan dewasa ini menunjukkan dunia seolah tanpa batas, berbagai pengaruh global melalui berbagai media informasi masuk mempengaruhi kita tanpa mampu kita hambat, baik positif maupun negatif, yang jika dibiarkan tanpa kendali maka nilai budaya setempat atau lokal akan
tergerus hingga akhirnya hilang dari permukaan bumi.
tergerus hingga akhirnya hilang dari permukaan bumi.
Selain akibat pengaruh global, tergerusnya nilai-nilai setempat juga disebabkan oleh pengaruh yang datang dari para pemukim baru atau para pendatang, dimana mereka mempertahankan nilai yang dibawa dan dianutnya tanpa mau memperkaya diri dengan nilai lokal di tempat dimana mereka hidup dan tinggal. Mereka menganggap tempat yang didiaminya kini bukanlah tanah tumpah darahnya, hanya sebagai tempat menumpang hidup.Akibatnya, mereka tidak perduli dengan kondisi sekitar yang dipentingkan hanyalah diri dan kelompoknya. Padahal leluhur kita telah mewariskan sebuah nilai yang universal, yaitu “Dimana bumi dipijak, maka di situ langit di junjung”. Ungkapan tersebut sangatlah sederhana tetapi makna yang dikandungnya sangat mendalam dimana orang yang “bubuara” di tanah orang harus mampu menghormati dan menghargai serta menjadikan nilai tradisional setempat sebagai pegangan hidupnya. Jika berhasil mengimplementasikan pepatah tersebut pastilah dia akan memperoleh suatu keberhasilan dalam menggapai asa dan cita di negeri orang.
karena semakin tergeser oleh nilai individualis dan nilai materialis. Segala sesuatu diukur dengan ukuran materi atau uang.
2. Kurangnya rasa bangga terhadap daerahnya.
3. Semakin melunturnya semangat kebersamaan dan gotong royong
4. Semakin lemahnya rasa persaudaraan
5. Kurangnya penghargaan terhadap budaya
Kenyataan yang muncul ke permukaan sebagai akibat dari semakin tergerusnya nilai budaya setempat atau lokal adalah posisinya yang semakin termarjinalkan terutama di mata generasi muda. Mereka menganggap nilai budaya tradisional adalah sesuatu yang kuno dan ketinggalan jaman serta sudah tidak mampu untuk bersaing ditengah-tengah persaingan global. Karena mereka bertanggapan bahwa segala sesuatu yang datang dari luar adalah baik dan harus diikuti bahkan dijadikan pegangan hidup sehari-hari. Padahal, dalam kenyataannya tidak semua nilai yang masuk dari luar adalah positif bahkan lebih banyak yang negatif dan bertentangan dengan norma dan nilai budaya lokal.
Penggerusan nilai budaya setempat atau lokal dapat kita lihat dari semakin menggejalanya budaya negatif yang terjadi di tengah masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, diantaranya :
1. Perilaku fandalisme atau hologanisme seolah sudah menjadi bagian dalam kehidupan Masyarakat, terutama generasi muda.
Pengrusakan dan penjarahan terhadap hak orang lain seolah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sebagian kelompok anak muda dalam melampiaskan kekesalannya, bahkan tidak sedikit nyawa orang lain jadi sasaran.
2. Menurunnya rasa bangga dan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat dimana mereka tumbuh dan berkembang.
Perilaku ini tampak dari menurunnya rasa peduli sebagian generasi muda kita terhadap lingkungan sekitar.
3. Semakin melunturnya semangat kebersamaan dan gotong royong pada generasi muda,karena semakin tergeser oleh nilai individualis dan nilai materialis. Segala sesuatu diukur dengan ukuran materi atau uang.
Kenyataan tersebut seolah menyadarkan kita akan pentingnya mentransformasikan nilai-nilai tradisional kepada generasi berikutnya agar nilai-nilai tersebut tidak menguap ditiup oleh perkembangan jaman. Upaya yang dapat dilakukan guna melestaraikan nilai-nilai tradisional, salah satunya adalah melalui pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan wujud nyata dalam upaya pentransformasian nilai kepada generasi berikut.
Pengintegrasian Nilai Lokal dalam Proses Pembelajaran Upaya untuk melestarikan nilai budaya setempat sebenarnya sudah ada, yaitu melalui pengintegrasian nilai-nilai lokal dalam kurikulum
nasional. Pengintegrasian tersebut tujuannya adalah agar siswa dalam perkembangan dirinya sebagai Insan Indonesia yang modern tidak tercabut sama sekali dari akar lingkungan sosio-budayanya sendiri.
Kenyataan dalam realisasi di lapangan menunjukkan, kurikulum muatan lokal sering kali ditafsirkan secara keliru dan menyimpang jauh dari tujuan utama serta hanya diwujudkan melalui mata pelajaran muatan lokal, seperti bahasa dan keterampilan daerah. Akibatnya, keberadaanMuatan lokal dalam kurikulum seolah hanya menjadi pelengkap belaka bahkan tidak sedikit yang menganggapnya sebagai beban yang kurang bermanfaat bagi siswa sehingga diganti dengan mata pelajaran lain yang lebih “menjual”, seperti bahasa inggris atau keterampilan Komputer.
Pengintegrasian potensi lokal dalam materi pembelajaran seolah sulit untuk diwujudkan karena padatnya materi dalam kurikulum nasional. Kenyataan ini berdampak semakin jauhnya siswa dari tata nilai budayanya sendiri. Kurangnya kebanggaan terhadap budaya dan lingkungan dimana dia hidup berakibat pada semakin tergerusnya nilai budaya lokal yang tumbuh di tengah masyarakat, padahal nilai budaya tersebut merupakan akar bagi nilai budaya nasional. Rendahnya pemahaman siswa terhadap nilai budaya lokal dapat terlihat pada :
1. Siswa kurang memahami kondisi lingkungan di mana mereka tinggal,nasional. Pengintegrasian tersebut tujuannya adalah agar siswa dalam perkembangan dirinya sebagai Insan Indonesia yang modern tidak tercabut sama sekali dari akar lingkungan sosio-budayanya sendiri.
Kenyataan dalam realisasi di lapangan menunjukkan, kurikulum muatan lokal sering kali ditafsirkan secara keliru dan menyimpang jauh dari tujuan utama serta hanya diwujudkan melalui mata pelajaran muatan lokal, seperti bahasa dan keterampilan daerah. Akibatnya, keberadaanMuatan lokal dalam kurikulum seolah hanya menjadi pelengkap belaka bahkan tidak sedikit yang menganggapnya sebagai beban yang kurang bermanfaat bagi siswa sehingga diganti dengan mata pelajaran lain yang lebih “menjual”, seperti bahasa inggris atau keterampilan Komputer.
Pengintegrasian potensi lokal dalam materi pembelajaran seolah sulit untuk diwujudkan karena padatnya materi dalam kurikulum nasional. Kenyataan ini berdampak semakin jauhnya siswa dari tata nilai budayanya sendiri. Kurangnya kebanggaan terhadap budaya dan lingkungan dimana dia hidup berakibat pada semakin tergerusnya nilai budaya lokal yang tumbuh di tengah masyarakat, padahal nilai budaya tersebut merupakan akar bagi nilai budaya nasional. Rendahnya pemahaman siswa terhadap nilai budaya lokal dapat terlihat pada :
seperti mereka tidak mengenal sejarah, kondisi geografis serta potensi ekonomi yang dimiliki daerahnya.
2. Kurangnya rasa bangga terhadap daerahnya.
Pada diri mereka tumbuh anggapan bahwa sesuatu yang datang dari luar lebih baik, sedangkan
nilai budaya yang ada di lingkungannya dianggap ketinggalan jaman.
nilai budaya yang ada di lingkungannya dianggap ketinggalan jaman.
3. Semakin melunturnya semangat kebersamaan dan gotong royong
karena tergeser oleh sikap individualis dan materialis yang dihembuskan melalui globalisasi
4. Semakin lemahnya rasa persaudaraan
yang tampak dari semakin meningkatnya angkat tawuran dari hari ke hari.
5. Kurangnya penghargaan terhadap budaya
setempat oleh para pendatang sebagai akibat mulai lunturnya pepatah “Dimana langit dipijak di situ langit dijunjung” atau “pindah cai pindah tampian”, akibatnya nilai budaya setempat menjadi tergerus, karena yang tertanam dalam benaknya hanyalah keuntungan semata bukan bagaimana bisa hidup berdampingan di tengah keberagaman.
Melihat kenyataan nilai-nilai tradisional kita semakin tercabut dari akarnya serta adanya kewajiban kurikulum yang menerangkan perlunya pengintegrasian nilai-nilaii lokal dalam setiap pelajaran, maka transformasi nilai-nilai lokal kepada siswa menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan oleh setiap pendidik melalui penyampaian nilai-nilai tradisional dengan cara diintegrasikan (disisipkan) pada materi pelajaran yang disampaikannya.
Upaya pengintegrasian nilai tradisional tersebut tidaklah akan berhasil dengan baik jika Guru tidak mampu menyampaikannya, sehingga untuk mencapainya diperlukan tenaga Guru yang mempunyai pemahaman yang memadai akan nilai budaya setempat disamping kemampuannya memahami materi pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk itu, pihak PTK (Perguruan Tinggi Keguruan) perlu mempersiapkan lulusannya agar mempunyai kompetensi tidak hanya kemampuan intelektual tetapi juga pemahaman akan nilai-nilai tradisional yang berlaku di masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah selaku pengelola pendidikan di daerahnya mempunyai kewajiban untuk memberikan pembekalan terhadap guru yang bertugas dan akan bertugas tentang nilai budaya tradisional setempat dan itu perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kemampuan guru mengintegrasikan nilai budaya setempat dapat terus terasah hingga pada
akhirnya mampu mentransformasikan nilai-nilai tradisional yang luhur kepada anak didiknya. Jika itu berhasil diharapkan pengaruh budaya negatif yang datang dari luar dapat diminimalisasi. Semoga...... .
akhirnya mampu mentransformasikan nilai-nilai tradisional yang luhur kepada anak didiknya. Jika itu berhasil diharapkan pengaruh budaya negatif yang datang dari luar dapat diminimalisasi. Semoga...... .
Minggu, 23 Agustus 2009
" Islam Cuma Pemulung? Caping : Si Buntung "
JANGAN bicara kepada saya tentang jihad. Hari ini saya sudah tak tahu
lagi apa maksudnya.
Tuan bisa berkata, jihad bukanlah kekerasan. Tapi berbareng dengan itu
orang lain berkata jihad itulah yang membenarkan bila orang yang
dianggap kafir atau murtad dibunuh. Tiap tafsir bisa dibantah tafsir
lain. Kepada siapa saya bisa minta kata akhir tentang apa sebenarnya
yang diperintahkan agama?
Maka jangan bicara kepada saya tentang jihad. Terorisme tak perlu dan
tak bisa diterangkan dengan sabda atau fatwa. Bom yang diledakkan untuk
membunuh dan bunuh diri itu justru mungkin akan lebih jelas bila dilihat
sebagai sesuatu yang tak dapat diutarakan oleh (dan dalam) sabda dan fatwa.
Siapa yang melihat hubungan antara terorisme dan ajaran, apalagi
ideologi, melupakan bahwa ada sesuatu yang lebih dahulu, dan lebih bisu,
ketimbang ajaran dan ideologi—yaitu luka.
Yang menyedihkan dalam sejarah ialah bahwa luka itu tampaknya tak
terelakkan. Akan ada selalu orang-orang buntung. Kata ini tak
menunjukkan luka potong yang harfiah; di sini, ”buntung” adalah lawan
kata ”beruntung”. Seorang teman di Bonn tadi pagi mengirim sebuah
tulisan Hans Magnus Enzensberger dan di sana saya menemukan apa yang
saya maksud. Dalam bahasa Jerman Enzensberger menyebut si buntung
”Verlierer”; dalam bahasa Inggris ”loser”.
Si buntung—dan ia tak hanya seorang—lahir dari semacam kecelakaan yang
niscaya ketika manusia mengorganisasi dirinya sendiri. Enzensberger
menyebut ”kapitalisme”, ”persaingan”, ”imperium”, dan ”globalisasi”,
tapi kita bisa menambahkan bahwa terbentuknya negara-bangsa atau lembaga
agama—bahkan dalam sejarah kota dan banjar—juga menyebabkan ada
orang-orang yang terbuncang, tertinggal, kalah, bahkan separuh atau
seluruhnya hancur. Mereka yang luka. Si buntung.
Sejarah juga mencatat, si buntung bisa memilih untuk menerima nasib. Si
korban bisa menuntut pampasan. Si kalah bisa menunggu kesempatan lain.
Tapi ada yang oleh Enzensberger disebut sebagai ”si buntung radikal”: ia
yang mengisolasi diri, menjadikan dirinya tak kelihatan, merawat khayal
atau phantasma-nya, menyimpan tenaga, dan menanti sampai saatnya datang.
Tapi saat itu bukanlah saat untuk menebus nasibnya yang parah. Si
buntung radikal, menurut Enzensberger, mengatakan kepada dirinya
sendiri: ”Aku buntung, dan tak bisa lain selain buntung.” Ia tak melihat
hidupnya berharga, dan tak memandang hidup orang lain berharga pula.
Maka ketika saat itu tiba dan ia menggebrak, si buntung siap
membinasakan orang lain sekaligus dirinya sendiri.
Tapi agak berbeda dari Enzensberger, saya tak menganggap bahwa seluruh
momen penghancuran itu sebuah pernyataan keberanian yang putus asa. Yang
meledak juga bukan hasrat terpendam untuk mengekalkan ke-buntung-an.
Bukankah pada saat itu, seperti dikatakan Enzensberger sendiri, akhirnya
si buntung radikal bisa melihat dirinya jadi ”tuan dari hidup dan
kematian”? Ia jadi seorang militan. Ia jadi subyek. Sejenak ia
membebaskan diri dari statusnya yang celaka: untuk memakai kata-kata
dalam sebuah sajak Chairil Anwar, ”sekali berarti, sudah itu mati.”
”Ber-arti”, atau mendapatkan harga dan makna, itulah yang diberikan oleh
ajaran atau ideologi. Tentu saja karena ada kecocokan antara si buntung
radikal dan ajaran atau ideologi itu: petuah dan petunjuk itu, tentang
jihad atau perang, lahir dari tafsir yang diutarakan dari sebuah situasi
luka.
Enzensberger memaparkan luka itu—dalam sejarah Islam—sebagaimana yang
umumnya sudah diketahui. Jika ”Islam” adalah nama bagi sebuah peradaban,
yang terjadi adalah sebuah riwayat panjang tentang arus yang surut.
Enzensberger mengutip sajak penyair muslim kelahiran India, Hussain Hali
(1837-1914), yang menggambarkan bagaimana peradaban yang pernah jaya
pada abad ke-8 itu akhirnya ”tak memperoleh penghormatan dalam ilmu/tak
menonjol dalam kriya dan industri”.
Yang kemudian berlangsung adalah Islam yang hanya memungut, cuma
meminjam, dan tak bisa lagi memperbaharui. Terutama di dunia Arab, yang
pada satu sisi bangga telah jadi sumber dari sebuah agama yang
menakjubkan tapi di sisi lain terus-menerus menemukan kekalahan.
Enzensberger menulis: ”Bagi setiap orang Arab yang peduli untuk
merenungkannya, tiap benda yang kini hampir mutlak dipakai di kehidupan
sehari-hari … mewakili sebuah penghinaan yang tak diucapkan—tiap kulkas,
tiap pesawat telepon, tiap colokan listrik, tiap obeng, apalagi produk
teknologi tinggi”.
Bahkan terorisme—dari gagasan, gaya, serta peralatannya—datang pada abad
ke-20 dari ”Barat” yang mereka haramkan. Lingkaran setan tak dapat
dielakkan lagi. Yang terpuruk jadi merasa tambah terpuruk justru ketika
ingin membebaskan diri. Dalam lingkaran itu kebencian pun
berkecamuk—gabungan antara kepada ”mereka” dan juga kepada diri sendiri.
Tak mengherankan, di wilayah ini, si buntung radikal berkelimun.
Akankah ada pembebasan? Mungkinkah pembebasan? Saya percaya, jadi
buntung bukanlah hukuman yang kekal. Tapi untuk itu agaknya diperlukan
sebuah lupa. Si buntung perlu tak mengacuhkan lagi luka sejarah. Ia
perlu melihat kekalahannya sebagai bagian dari pengalaman dan memandang
pengalaman itu sebagai, seperti kata petuah lama, guru yang baik.
Tapi saya sadar, si buntung radikal akan sulit untuk bersikap demikian.
Terutama ketika ia menerima ajaran bahwa lukanya adalah luka di luar
sejarah. Maka bom diledakkan, surga yang kekal dijanjikan, jihad ke
kematian jadi langkah awal dan akhir. Dan selebihnya beku.
http://majalah. tempointeraktif. com/id/arsip/ 2009/08/03/ CTP/mbm.20090803 .CTP131036. id.html
lagi apa maksudnya.
Tuan bisa berkata, jihad bukanlah kekerasan. Tapi berbareng dengan itu
orang lain berkata jihad itulah yang membenarkan bila orang yang
dianggap kafir atau murtad dibunuh. Tiap tafsir bisa dibantah tafsir
lain. Kepada siapa saya bisa minta kata akhir tentang apa sebenarnya
yang diperintahkan agama?
Maka jangan bicara kepada saya tentang jihad. Terorisme tak perlu dan
tak bisa diterangkan dengan sabda atau fatwa. Bom yang diledakkan untuk
membunuh dan bunuh diri itu justru mungkin akan lebih jelas bila dilihat
sebagai sesuatu yang tak dapat diutarakan oleh (dan dalam) sabda dan fatwa.
Siapa yang melihat hubungan antara terorisme dan ajaran, apalagi
ideologi, melupakan bahwa ada sesuatu yang lebih dahulu, dan lebih bisu,
ketimbang ajaran dan ideologi—yaitu luka.
Yang menyedihkan dalam sejarah ialah bahwa luka itu tampaknya tak
terelakkan. Akan ada selalu orang-orang buntung. Kata ini tak
menunjukkan luka potong yang harfiah; di sini, ”buntung” adalah lawan
kata ”beruntung”. Seorang teman di Bonn tadi pagi mengirim sebuah
tulisan Hans Magnus Enzensberger dan di sana saya menemukan apa yang
saya maksud. Dalam bahasa Jerman Enzensberger menyebut si buntung
”Verlierer”; dalam bahasa Inggris ”loser”.
Si buntung—dan ia tak hanya seorang—lahir dari semacam kecelakaan yang
niscaya ketika manusia mengorganisasi dirinya sendiri. Enzensberger
menyebut ”kapitalisme”, ”persaingan”, ”imperium”, dan ”globalisasi”,
tapi kita bisa menambahkan bahwa terbentuknya negara-bangsa atau lembaga
agama—bahkan dalam sejarah kota dan banjar—juga menyebabkan ada
orang-orang yang terbuncang, tertinggal, kalah, bahkan separuh atau
seluruhnya hancur. Mereka yang luka. Si buntung.
Sejarah juga mencatat, si buntung bisa memilih untuk menerima nasib. Si
korban bisa menuntut pampasan. Si kalah bisa menunggu kesempatan lain.
Tapi ada yang oleh Enzensberger disebut sebagai ”si buntung radikal”: ia
yang mengisolasi diri, menjadikan dirinya tak kelihatan, merawat khayal
atau phantasma-nya, menyimpan tenaga, dan menanti sampai saatnya datang.
Tapi saat itu bukanlah saat untuk menebus nasibnya yang parah. Si
buntung radikal, menurut Enzensberger, mengatakan kepada dirinya
sendiri: ”Aku buntung, dan tak bisa lain selain buntung.” Ia tak melihat
hidupnya berharga, dan tak memandang hidup orang lain berharga pula.
Maka ketika saat itu tiba dan ia menggebrak, si buntung siap
membinasakan orang lain sekaligus dirinya sendiri.
Tapi agak berbeda dari Enzensberger, saya tak menganggap bahwa seluruh
momen penghancuran itu sebuah pernyataan keberanian yang putus asa. Yang
meledak juga bukan hasrat terpendam untuk mengekalkan ke-buntung-an.
Bukankah pada saat itu, seperti dikatakan Enzensberger sendiri, akhirnya
si buntung radikal bisa melihat dirinya jadi ”tuan dari hidup dan
kematian”? Ia jadi seorang militan. Ia jadi subyek. Sejenak ia
membebaskan diri dari statusnya yang celaka: untuk memakai kata-kata
dalam sebuah sajak Chairil Anwar, ”sekali berarti, sudah itu mati.”
”Ber-arti”, atau mendapatkan harga dan makna, itulah yang diberikan oleh
ajaran atau ideologi. Tentu saja karena ada kecocokan antara si buntung
radikal dan ajaran atau ideologi itu: petuah dan petunjuk itu, tentang
jihad atau perang, lahir dari tafsir yang diutarakan dari sebuah situasi
luka.
Enzensberger memaparkan luka itu—dalam sejarah Islam—sebagaimana yang
umumnya sudah diketahui. Jika ”Islam” adalah nama bagi sebuah peradaban,
yang terjadi adalah sebuah riwayat panjang tentang arus yang surut.
Enzensberger mengutip sajak penyair muslim kelahiran India, Hussain Hali
(1837-1914), yang menggambarkan bagaimana peradaban yang pernah jaya
pada abad ke-8 itu akhirnya ”tak memperoleh penghormatan dalam ilmu/tak
menonjol dalam kriya dan industri”.
Yang kemudian berlangsung adalah Islam yang hanya memungut, cuma
meminjam, dan tak bisa lagi memperbaharui. Terutama di dunia Arab, yang
pada satu sisi bangga telah jadi sumber dari sebuah agama yang
menakjubkan tapi di sisi lain terus-menerus menemukan kekalahan.
Enzensberger menulis: ”Bagi setiap orang Arab yang peduli untuk
merenungkannya, tiap benda yang kini hampir mutlak dipakai di kehidupan
sehari-hari … mewakili sebuah penghinaan yang tak diucapkan—tiap kulkas,
tiap pesawat telepon, tiap colokan listrik, tiap obeng, apalagi produk
teknologi tinggi”.
Bahkan terorisme—dari gagasan, gaya, serta peralatannya—datang pada abad
ke-20 dari ”Barat” yang mereka haramkan. Lingkaran setan tak dapat
dielakkan lagi. Yang terpuruk jadi merasa tambah terpuruk justru ketika
ingin membebaskan diri. Dalam lingkaran itu kebencian pun
berkecamuk—gabungan antara kepada ”mereka” dan juga kepada diri sendiri.
Tak mengherankan, di wilayah ini, si buntung radikal berkelimun.
Akankah ada pembebasan? Mungkinkah pembebasan? Saya percaya, jadi
buntung bukanlah hukuman yang kekal. Tapi untuk itu agaknya diperlukan
sebuah lupa. Si buntung perlu tak mengacuhkan lagi luka sejarah. Ia
perlu melihat kekalahannya sebagai bagian dari pengalaman dan memandang
pengalaman itu sebagai, seperti kata petuah lama, guru yang baik.
Tapi saya sadar, si buntung radikal akan sulit untuk bersikap demikian.
Terutama ketika ia menerima ajaran bahwa lukanya adalah luka di luar
sejarah. Maka bom diledakkan, surga yang kekal dijanjikan, jihad ke
kematian jadi langkah awal dan akhir. Dan selebihnya beku.
http://majalah. tempointeraktif. com/id/arsip/ 2009/08/03/ CTP/mbm.20090803 .CTP131036. id.html
" Probing SBY's `Indonesia 2025' vision "
In his address to the nation on Aug. 15, 2009, President Susilo
Bambang Yudhoyono mentioned self-dependency (kemandirian) ,
competitiveness (daya saing) and excellence in civilization (peradaban
yang unggul) as three important factors in nation building.
Self-Dependency, or Nationalism in the language of our first president
Soekarno, can no longer be sustained outside the larger framework of
Internationalism. Our national self-dependency must also recognize the
interdependency of nations. Our world has already become a global
village, where anything happening in any corner of the village, or to
any villager, affects the entire village and all villagers.
In response to the JW Marriott and Ritz-Carlton bombings recently,
some of our "knowledgeable" experts, analysts and activists remarked
that the bombers had no reason to attack our country, for Indonesia
was not at war with them, and that instead they could have bombed some
other country at war with them, perhaps for instance the United States
of America.
It is very disheartening to note that even our "knowledgeable" lack
intelligence. What happens to America, or to any other country in the
world, has a ripple effect on the entire world. We cannot escape it.
Similarly, our government's stand on Myanmar is also regrettable.
While we can have a Palestinian Mission in our country, why can't we
allow the activists for peace and democracy in Myanmar to meet here?
Why can't we have the Dalai Lama visit our country and talk about the
plight of his people?
While talking about competitiveness, I believe that the Machiavellian
and Sun-Tzuian concept is no longer relevant. It must be replaced with
a more human approach based on togetherness (kebersamaan) as pointed
out by Business Week in its excellent special report (Oct. 30, 2006).
Interestingly, such a human approach was already envisioned by our
founding fathers. Sukarno called it gotong-royong (sharing our
burden), and Hatta translated the concept into a cooperative based
economy. Unfortunately however, President Yudhoyono did not, even
once, mention the word in his entire speech.
He did, however, suggest taking into account our resources (certainly
both human and natural), knowledge (skills), and culture for our
economic development. I fully endorse to this, as I also do to the
"limited role" of government (non intervention) , for we have just
witnessed the failure of totally decentralized and liberal western
economy.
President Yudhoyono suggested productivity, adaptability, and
innovation (most importantly in the field of technology), as important
factors to excel. I presume that by innovation he meant creativity.
For innovation could also mean growth, or simply improvement on
something already created; whereas, creativity is originality.
Creativity is unique.
We must believe in our "uniqueness" . This country, like any other
country in the world, is unique. We have our share to contribute to
world civilization as other countries do. We must be more
self-confident.
President Yudhoyono reasserted his commitment to the state ideology of
Pancasila as an "open and living ideology, source of inspiration and
solution for nation building"; and, the national theme Bhinneka
Tunggal Ika or "Unity in Diversity" as our uniting factor.
Now, let us for once and all time end the discourse on khilafat and
religion-based government system. And, with that, also end the threat
to our national unity and integration.
What is most important for the President is to closely watch the
movements of his supporters, some of them clearly have hidden agendas
and vested interests.
Our culture is deeply rooted in spirituality and humanity, not in the
dogmas and doctrines of a particular religion.
We do not believe in politically motivated barriers in the name of
religion. Our founding fathers used Ketuhanan or Godliness for
spirituality.
President Yudhoyono also shared his vision of "Indonesia 2025", when,
in his opinion, we will no longer be a developing nation, but mature
into a developed nation. This is perhaps his wise response to a report
prepared by the National Intelligence Council of the United States in
November 2008.
The report and ensuing studies, as well as scenarios prepared by
several experts, indicate that by 2025 the Indonesian State could be
fragmented. The threat is posed by religious fanatics, radicals and
extremists, and not only from terrorists or their violent acts.
President Yudhoyono seems to have understood this threat clearly. I
must say, there are not so easy and very ambitious, but achievable
goals. Together, we can achieve them. But, as we talk of togetherness,
let us also not forget the "checks and balances", the most oft quoted
phrase in his speech, without which democracy would mean nothing.
Let us have the opposition. Let us not be afraid of them. "Those who
point out your mistakes," said the great 14th century Sufi Mystic
Kabir, "are your true friends and well wishers." For, it is because of
them, that we can improve, and grow further.
The writer is a spiritual activist and author of more than 130 books.
Bambang Yudhoyono mentioned self-dependency (kemandirian) ,
competitiveness (daya saing) and excellence in civilization (peradaban
yang unggul) as three important factors in nation building.
Self-Dependency, or Nationalism in the language of our first president
Soekarno, can no longer be sustained outside the larger framework of
Internationalism. Our national self-dependency must also recognize the
interdependency of nations. Our world has already become a global
village, where anything happening in any corner of the village, or to
any villager, affects the entire village and all villagers.
In response to the JW Marriott and Ritz-Carlton bombings recently,
some of our "knowledgeable" experts, analysts and activists remarked
that the bombers had no reason to attack our country, for Indonesia
was not at war with them, and that instead they could have bombed some
other country at war with them, perhaps for instance the United States
of America.
It is very disheartening to note that even our "knowledgeable" lack
intelligence. What happens to America, or to any other country in the
world, has a ripple effect on the entire world. We cannot escape it.
Similarly, our government's stand on Myanmar is also regrettable.
While we can have a Palestinian Mission in our country, why can't we
allow the activists for peace and democracy in Myanmar to meet here?
Why can't we have the Dalai Lama visit our country and talk about the
plight of his people?
While talking about competitiveness, I believe that the Machiavellian
and Sun-Tzuian concept is no longer relevant. It must be replaced with
a more human approach based on togetherness (kebersamaan) as pointed
out by Business Week in its excellent special report (Oct. 30, 2006).
Interestingly, such a human approach was already envisioned by our
founding fathers. Sukarno called it gotong-royong (sharing our
burden), and Hatta translated the concept into a cooperative based
economy. Unfortunately however, President Yudhoyono did not, even
once, mention the word in his entire speech.
He did, however, suggest taking into account our resources (certainly
both human and natural), knowledge (skills), and culture for our
economic development. I fully endorse to this, as I also do to the
"limited role" of government (non intervention) , for we have just
witnessed the failure of totally decentralized and liberal western
economy.
President Yudhoyono suggested productivity, adaptability, and
innovation (most importantly in the field of technology), as important
factors to excel. I presume that by innovation he meant creativity.
For innovation could also mean growth, or simply improvement on
something already created; whereas, creativity is originality.
Creativity is unique.
We must believe in our "uniqueness" . This country, like any other
country in the world, is unique. We have our share to contribute to
world civilization as other countries do. We must be more
self-confident.
President Yudhoyono reasserted his commitment to the state ideology of
Pancasila as an "open and living ideology, source of inspiration and
solution for nation building"; and, the national theme Bhinneka
Tunggal Ika or "Unity in Diversity" as our uniting factor.
Now, let us for once and all time end the discourse on khilafat and
religion-based government system. And, with that, also end the threat
to our national unity and integration.
What is most important for the President is to closely watch the
movements of his supporters, some of them clearly have hidden agendas
and vested interests.
Our culture is deeply rooted in spirituality and humanity, not in the
dogmas and doctrines of a particular religion.
We do not believe in politically motivated barriers in the name of
religion. Our founding fathers used Ketuhanan or Godliness for
spirituality.
President Yudhoyono also shared his vision of "Indonesia 2025", when,
in his opinion, we will no longer be a developing nation, but mature
into a developed nation. This is perhaps his wise response to a report
prepared by the National Intelligence Council of the United States in
November 2008.
The report and ensuing studies, as well as scenarios prepared by
several experts, indicate that by 2025 the Indonesian State could be
fragmented. The threat is posed by religious fanatics, radicals and
extremists, and not only from terrorists or their violent acts.
President Yudhoyono seems to have understood this threat clearly. I
must say, there are not so easy and very ambitious, but achievable
goals. Together, we can achieve them. But, as we talk of togetherness,
let us also not forget the "checks and balances", the most oft quoted
phrase in his speech, without which democracy would mean nothing.
Let us have the opposition. Let us not be afraid of them. "Those who
point out your mistakes," said the great 14th century Sufi Mystic
Kabir, "are your true friends and well wishers." For, it is because of
them, that we can improve, and grow further.
The writer is a spiritual activist and author of more than 130 books.
" Asal Mula bandung "
Mengenai asal-usul nama "Bandung", dikemukakan berbagai pendapat.
Sebagian mengatakan bahwa, kata "Bandung" dalam bahasa Sunda, identik
dengan kata "banding" dalam Bahasa Indonesia, berarti berdampingan.
Ngabanding (Sunda) berarti berdampingan atau berdekatan. Hal ini antara
lain dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai
Pustaka (1994) dan Kamus Sunda-Indonesia terbitan Pustaka Setia (1996),
bahwa kata bandung berarti berpasangan dan berarti pula berdampingan.
Pendapat lain mengatakan, bahwa kata "bandung" mengandung arti besar
atau luas. Kata itu berasal dari kata bandeng. Dalam bahasa Sunda,
ngabandeng berarti genangan air yang luas dan tampak tenang, namun
terkesan menyeramkan. Diduga kata bandeng itu kemudian berubah bunyi
menjadi Bandung. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kata Bandung
berasal dari kata bendung.
Pendapat-pendapat tentang asal dan arti kata Bandung, rupanya berkaitan
dengan peristiwa terbendungnya aliran Sungai Citarum purba di daerah
Padalarang oleh lahar Gunung Tangkuban Parahu yang meletus pada masa
holosen (± 6000 tahun yang lalu).
Akibatnya, daerah antara Padalarang sampai Cicalengka (± 30 kilometer)
dan daerah antara Gunung Tangkuban Parahu sampai Soreang (± 50
kilometer) terendam menjadi sebuah danau besar yang kemudian dikenal
dengan sebutan Danau Bandung atau Danau Bandung Purba. Berdasarkan
hasil penelitian geologi, air Danau Bandung diperkirakan mulai surut
pada masa neolitikum (± 8000 - 7000 sebelum Masehi). Proses surutnya
air danau itu berlangsung secara bertahap dalam waktu berabad-abad.
Secara historis, kata atau nama Bandung mulai dikenal sejak di daerah
bekas danau tersebut berdiri pemerintah Kabupaten bandung (sekitar
decade ketiga abad ke-17). Dengan demikian, sebutan Danau Bandung
terhadap danau besar itu pun terjadi setelah berdirinya Kabupaten
Bandung.
Berdirinya Kabupaten Bandung
Sebelum Kabupaten Bandung berdiri, daerah Bandung dikenal dengan
sebutan "Tatar Ukur". Menurut naskah Sadjarah Bandung, sebelum
Kabupaten Bandung berdiri, Tatar Ukur adalah termasuk daerah Kerajaan
Timbanganten dengan ibukota Tegalluar. Kerajaan itu berada dibawah
dominasi Kerajaan Sunda-Pajajaran. Sejak pertengahan abad ke-15,
Kerajaan Timbanganten diperintah secara turun temurun oleh Prabu
Pandaan Ukur, Dipati Agung, dan Dipati Ukur. Pada masa pemerintahan
Dipati Ukur, Tatar Ukur merupakan suatu wilayah yang cukup luas,
mencakup sebagian besar wilayah Jawa Barat, terdiri atas sembilan
daerah yang disebut "Ukur Sasanga".
Setelah Kerajaan Sunda-Pajajaran runtuh (1579/1580) akibat gerakan
Pasukan banten dalam usaha menyebarkan agama Islam di daerah Jawa
Barat, Tatar Ukur menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Sumedanglarang,
penerus Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Sumedanglarang didirikan dan
diperintah pertama kali oleh Prabu Geusan Ulun pada (1580-1608), dengan
ibukota di Kutamaya, suatu tempat yang terletak sebelah Barat kota
Sumedang sekarang. Wilayah kekuasaan kerajaan itu meliputi daerah yang
kemudian disebut Priangan, kecuali daerah Galuh (sekarang bernama
Ciamis).
Ketika Kerajaan Sumedang Larang diperintah oleh Raden Suriadiwangsa,
anak tiri Geusan Ulun dari rtu Harisbaya, Sumedanglarang menjadi daerah
kekuasaan Mataram sejak tahun 1620. Sejak itu status Sumedanglarang pun
berubah dari kerajaan menjadi kabupaten dengan nama Kabupaten Sumedang.
Mataram menjadikan Priangan sebagai daerah pertahanannya di bagian
Barat terhadap kemungkinan serangan Pasukan Banten dan atau Kompeni
yang berkedudukan di Batavia, karena Mataram di bawah pemerintahan
Sultan Agung (1613-1645) bermusuhan dengan Kompeni dan konflik dengan
Kesultanan Banten.
Untuk mengawasi wilayah Priangan, Sultan Agung mengangkat Raden Aria
Suradiwangsa menjadi Bupati Wedana (Bupati Kepala) di Priangan
(1620-1624), dengan gelar Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata, terkenal
dengan sebutan Rangga Gempol I.
Tahun 1624 Sultan agung memerintahkan Rangga Gempol I untuk menaklukkan
daerah Sampang (Madura). Karenanya, jabatan Bupati Wedana Priangan
diwakilkan kepada adik Rangga Gempol I pangeran Dipati Rangga Gede.
Tidak lama setelah Pangeran Dipati Rangga Gede menjabat sebagai Bupati
Wedana, Sumedang diserang oleh Pasukan Banten. Karena sebagian Pasukan
Sumedang berangkat ke Sampang, Pangeran Dipati Rangga Gede tidak dapat
mengatasi serangan tersebut. Akibatnya, ia menerima sanksi politis dari
Sultan Agung. Pangeran Dipati Rangga Gede ditahan di Mataram. Jabatan
Bupati Wedana Priangan diserahkan kepada Dipati Ukur, dengan syarat ia
harus dapat merebut Batavia dari kekuasaan Kompeni.
Tahun 1628 Sultan Agung memerintahkan Dipati Ukur untuk membantu
pasukan Mataram menyerang Kompeni di Batavia. Akan tetapi serangan itu
mengalami kegagalan. Dipati Ukur menyadari bahwa sebagai konsekwensi
dari kegagalan itu ia akan mendapat hukuman seperti yang diterima oleh
Pangeran Dipati Rangga gede, atau hukuman yang lebih berat lagi. Oleh
karena itu Dipati Ukur beserta para pengikutnya membangkang terhadap
Mataram. Setelah penyerangan terhadap Kompeni gagal, mereka tidak
datang ke Mataram melaporkan kegagalan tugasnya. Tindakan Dipati Ukur
itu dianggap oleh pihak Mataram sebagai pemberontakan terhadap penguasa
Kerajaan Mataram.
Terjadinya pembangkangan Dipati Ukur beserta para pengikutnya
dimungkinkan, antara lain karena pihak Mataram sulit untuk mengawasi
daerah Priangan secara langsung, akibat jauhnya jarak antara Pusat
Kerajaan Mataram dengan daerah Priangan. Secara teoritis, bila daerah
tersebut sangat jauh dari pusat kekuasaan, maka kekuasaan pusat di
daerah itu sangat lemah. Walaupun demikian, berkat bantuan beberapa
Kepala daerah di Priangan, pihak Mataram akhirnya dapat memadamkan
pemberontakan Dipati Ukur. Menurut Sejarah Sumedang (babad), Dipati
Ukur tertangkap di Gunung Lumbung (daerah Bandung) pada tahun 1632.
Setelah "pemberontakan" Dipati Ukur dianggap berakhir, Sultan Agung
menyerahkan kembali jabatan Bupati Wedana Priangan kepada Pangeran
Dipati Rangga Gede yang telah bebas dari hukumannya. Selain itu juga
dilakukan reorganisasi pemerintahan di Priangan untuk menstabilkan
situasi dan kondisi daerah tersebut. Daerah Priangan di luar Sumedang
dan Galuh dibagi menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung,
Kabupaten Parakanmuncang dan Kabupaten Sukapura dengan cara mengangkat
tiga kepala daerah dari Priangan yang dianggap telah berjasa menumpas
pemberontakan Dipati Ukur.
Ketiga orang kepala daerah dimaksud adalah Ki Astamanggala, umbul
Cihaurbeuti diangkat menjadi mantri agung (bupati) Bandung dengan gelar
Tumenggung Wiraangunangun, Tanubaya sebagai bupati Parakanmuncang dan
Ngabehi Wirawangsa menjadi bupati Sukapura dengan gelar Tumenggung
Wiradadaha. Ketiga orang itu dilantik secara bersamaan
berdasarkan "Piagem Sultan Agung", yang dikeluarkan pada hari Sabtu
tanggal 9 Muharam Tahun Alip (penanggalan Jawa). Dengan demikian,
tanggal 9 Muharam Taun Alip bukan hanya merupakan hari jadi Kabupagten
Bandung tetapi sekaligus sebagai hari jadi Kabupaten Sukapura dan
Kabupaten Parakanmuncang.
Berdirinya Kabupaten Bandung, berarti di daerah Bandung terjadi
perubahan terutama dalam bidang pemerintahan. Daerah yang semula
merupakan bagian (bawahan) dari pemerintah kerajaan (Kerajaan
Sunda-Pajararan kemudian Sumedanglarang) dengan status yang tidak
jelas, berubah menjadi daerah dengan sttus administrative yang jelas,
yaitu kabupaten.
Setelah ketiga bupati tersebut dilantik di pusat pemerintahan Mataram,
mereka kembali ke daerah masing-masing. Sadjarah Bandung (naskah)
menyebutkan bahwa Bupati Bandung Tumeggung Wiraangunangun beserta
pengikutnya dari Mataram kembali ke Tatar Ukur. Pertama kali mereka
dating ke Timbanganten. Di sana bupati Bandung mendapatkan 200 cacah.
Selanjutnya Tumenanggung Wiraangunangun bersama rakyatnya membangun
Krapyak, sebuah tempat yang terletak di tepi Sungat Citarum dekat muara
Sungai Cikapundung, (daerah pinggiran Kabupaten Bandung bagian Selatan)
sebagai ibukota kabupaten. Sebagai daerah pusat kabupaten Bandung,
Krapyak dan daerah sekitarnya disebut Bumi kur Gede.
Wilayah administrative Kabupaten Bandung di bawah pengaruh Mataram
(hingga akhir abad ke-17), belum diketahui secara pasti, karena sumber
akurat yang memuat data tentang hal itu tidak/belum ditemukan. Menurut
sumber pribumi, data tahap awal Kabupaten Bandung meliputi beberapa
daerah antara lain Tatar Ukur, termasuk daerah Timbanganten, Kuripan,
Sagaraherang, dan sebagian Tanahmedang.
Boleh jadi, daerah Priangan di luar Wilayah Kabupaten Sumedang,
Parakanmuncang, Sukapura dan Galuh, yang semula merupakan wilayah Tatar
Ukur (Ukur Sasanga) pada masa pemerintahan Dipati Ukur, merupakan
wilayah administrative Kabupaten Bandung waktu itu. Bila dugaan ini
benar, maka Kabupaten Bandung dengan ibukota Krapyak, wilayahnya
mencakup daerah Timbanganten, Gandasoli, Adiarsa, Cabangbungin,
Banjaran, Cipeujeuh, Majalaya, Cisondari, Rongga, Kopo, Ujungberung dan
lain-lain, termasuk daerah Kuripan, Sagaraherang dan Tanahmedang.
Kabupaten Bandung sebagai salah satu Kabupaten yang dibentuk Pemerintah
Kerajaan Mataram, dan berada di bawah pengaruh penguasa kerajaan
tersebut, maka sistem pemerintahan Kabupaten Bandung memiliki sistem
pemerintahan Mataram. Bupati memiliki berbagai jenis symbol kebesaran,
pengawal khusus dan prajurit bersenjata. Simbol dan atribut itu
menambah besar dan kuatnya kekuasaan serta pengaruh Bupti atas
rakyatnya.
Besarnya kekuasaan dan pengaruh bupati, antara lain ditunjukkan oleh
pemilikan hak-hak istimewa yang biasa dmiliki oleh raja. Hak-hak
dimaksud adalah hak mewariskan jabatan, ha memungut pajak dalam bentuk
uang dan barang, ha memperoleh tenaga kerja (ngawula), hak berburu dan
menangkap ikan dan hak mengadili.
Dengan sangat terbatasnya pengawasan langsung dari penguasa Mataram,
maka tidaklah heran apabila waktu itu Bupati Bandung khususnya dan
Bupati Priangan umumnya berkuasa seperti raja. Ia berkuasa penuh atas
rakyat dan daerahnya. Sistem pemerinatahn dan gaya hidup bupati
merupakan miniatur dari kehidupan keraton. Dalam menjalankan tugasnya,
bupati dibantu oleh pejabat-pejabat bawahannya, seperti patih, jaksa,
penghulu, demang atau kepala cutak (kepala distrik), camat (pembantu
kepala distrik), patinggi (lurah atau kepala desa) dan lain-lain.
Kabupaten Bandung berada dibawah pengaruh Mataram sampai akhir tahun
1677. Kemudian Kabupaten Bandung jatuh ketangan Kompeni. Hal itu
terjadi akibat perjanjian Mataram-Kompeni (perjanjian pertama) tanggal
19-20 Oktober 1677. Di bawah kekuasaan Kompeni (1677-1799), Bupati
Bandung dan Bupati lainnya di Priangan tetap berkedudukan sebagai
penguasa tertinggi di kabupaten, tanpa ikatan birokrasi dengan Kompeni.
Sistem pemerintahan kabupaten pada dasarnya tidak mengalami perubahan,
karena Kompeni hanya menuntut agar bupati mengakui kekuasaan Kompeni,
dengan jaminan menjual hasil-hasil bumi tertentu kepada VOC. Dalam hal
ini bupati tidak boleh mengadakan hubungan politik dan dagang dengan
pihak lain. Satu hal yang berubah adalah jabatan bupati wedana
dihilangkan. Sebagai gantinya, Kompeni mengangkat Pangeran Aria Cirebon
sebagai pengawas (opzigter) daerah Cirebon-Priangan (Cheribonsche
Preangerlandan) .
Salah satu kewajiban utama bupati terhadap kompeni adalah melaksanakan
penanaman wajib tanaman tertentu, terutama kopi, dan menyerahkan
hasilnya. Sistem penanaman wajib itu disebut Preangerstelsel. Sementara
itu bupati wajib memelihara keamanan dan ketertiban daerah
kekuasaannya. Bupati juga tidak boleh mengangkat atau memecat pegawai
bawahan bupati tanpa pertimbangan Bupati Kompeni atau penguasa Kompeni
di Cirebon. Agar bupati dapat melaksanakan kewajiban yang disebut
terakhir dengan baik, pengaruh bupati dalam bidang keagamaan, termasuk
penghasilan dari bidang itu, seperti bagian zakar fitrah, tidak
diganggu baik bupati maupun rakyat (petani) mendapat bayaran atas
penyerahan kopi yang besarnya ditentukan oleh Kompeni.
Hingga berakhirnya kekuasaan Kompeni-VOC akhir tahun 1779, Kabupaten
Bandung beribukota di Krapyak. Selama itu Kabupaten Bandung diperintah
secara turun temurun oleh enam orang bupati. Tumenggung Wiraangunangun
(merupakan bupati pertama) ankatan Mataram yang memerintah sampai tahun
1681. Lima bupati lainnya adalah bupati angkatan Kompeni yakni
Tumenggung Ardikusumah yang memerintah tahun 1681-1704, Tumenggung
Anggadireja I (1704-1747), Tumenggung Anggadireja II (1747-1763), R.
Anggadireja III dengan gelar R.A. Wiranatakusumah I (1763-1794) dan
R.A. Wiranatakusumah II yang memerintah dari tahun 1794 hingga tahun
1829. Pada masa pemerintahan bupati R.A. Wiranatakusumah II, ibukota
Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak ke Kota Bandung.
Berdirinya Kota Bandung
Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati RA Wiranatakusumah II,
kekuasaan Kompeni di Nusantara berakhir akibat VOC bangkrut (Desember
1799). Kekuasaan di Nusantara selanjutnya diambil alih oleh Pemerintah
Hindia Belanda dengan Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Daendels
(1808-1811).
Sejalan dengan perubahan kekuasaan di Hindia Belanda, situasi dan
kondisi Kabupaten Bandung mengalami perubahan. Perubahan yang pertama
kali terjadi adalah pemindahan ibukota kabupaten dari Krapyak di bagian
Selatan daerah Bandung ke Kota Bandung yang ter;etak di bagian tengah
wilayah kabupaten tersebut.
Antara Januari 1800 sampai akhir Desember 1807 di Nusantara umumnya dan
di Pulau Jawa khususnya, terjadi vakum kekuasaan asing (penjajah),
karena walaupun Gubernur Jenderal Kompeni masih ada, tetapi ia sudah
tidak memiliki kekuasaan. Bagi para bupati, selama vakum kekuasaan itu
berarti hilangnya beban berupa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi
bagi kepentingan penguasa asing (penjajah). Dengan demikian, mereka
dapat mencurahkan perhatian bagi kepentingan pemerintahan daerah
masing-masing. Hal ini kiranya terjadi pula di Kabupaten Bandung.
Menurut naskah Sadjarah Bandung, pada tahun 1809 Bupati Bandung
Wiranatakusumah II beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Karapyak ke
daerah sebelah Utara dari lahan bakal ibukota. Pada waktu itu lahan
bakal Kota Bandung masih berupa hutan, tetapi di sebelah utaranya sudah
ada pemukiman, yaitu Kampung Cikapundung Kolot, Kampung Cikalintu, dan
Kampung Bogor. Menurut naskah tersebut, Bupati R.A. Wiranatakusumah II
pindah ke Kota Bandung setelah ia menetap di tempat tinggal sementara
selama dua setengah tahun.
Semula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti) kemudian ia
pindah Balubur Hilir. Ketika Deandels meresmikan pembangunan jembatan
Cikapundung (jembatan di Jl. Asia Afrika dekat Gedung PLN sekarang),
Bupati Bandung berada disana. Deandels bersama Bupati melewati jembatan
itu kemudian mereka berjalan ke arah timur sampai disuatu tempat (depan
Kantor Dinas PU Jl. Asia Afrika sekarang). Di tempat itu deandels
menancapkan tongkat seraya berkata: "Zorg, dat als ik terug kom hier
een stad is gebouwd!" (Usahakan, bila aku datang kembali ke sini,
sebuah kota telah dibangun!". Rupanya Deandels menghendaki pusat kota
Bandung dibangun di tempat itu.
Sebagai tindak lanjut dari ucapannya itu, Deandels meminta Bupati
Bandung dan Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten
masing-masing ke dekat Jalan Raya Pos. Permintaan Deandels itu
disampaikan melalui surat tertanggal 25 Mei 1810.
Pindahnya Kabupaten Bandung ke Kota Bandung bersamaan dengan
pengangkatan Raden Suria menjadi Patih Parakanmuncang. Kedua momentum
tersebut dikukuhkan dengan besluit (surat keputusan) tanggal 25
September 1810. Tanggal ini juga merupakan tanggal Surat Keputusan
(besluit), maka secara yuridis formal (dejure) ditetapkan sebagai Hari
Jadi Kota Bandung.
Boleh jadi bupati mulai berkedudukan di Kota Bandung setelah di sana
terlebih dahulu berdiri bangunan pendopo kabupaten. Dapat dipastikan
pendopo kabupaten merupakan bangunan pertama yang dibangun untuk pusat
kegiatan pemerintahan Kabupaten Bandung.
Berdasarkan data dari berbagai sumber, pembangunan Kota Bandung
sepenuhnya dilakukan oleh sejumlah rakyat Bandung dibawah pimpinan
Bupati R.A. Wiranatakusumah II. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan
bahwa bupati R.A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (the founding
father) kota Bandung.
Berkembangnya Kota Bandung dan letaknya yang strategis yang berada di
bagian tengah Priangan, telah mendorong timbulnya gagasan Pemerintah
Hindia Belanda pada tahun 1856 untuk memindahkan Ibukota Keresiden
priangan dari Cianjur ke Bandung. Gagasan tersebut karena berbagai hal
baru direalisasikan pada tahun 1864. Berdasarkan Besluit Gubernur
Jenderal tanggal 7 Agustus 1864 No.18, Kota Bandung ditetapkan sebagai
pusat pemerintahan Keresidenan Priangan. Dengan demikian, sejak saat
itu Kota Bandung memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai Ibukota Kabupaten
Bandung sekaligus sebagai ibukota Keresidenan Priangan. Pada waktu itu
yang menjadi Bupati Bandung adalah R.A. Wiranatakusumah IV (1846-1874).
Sejalan dengan perkembangan fungsinya, di Kota Bandung dibangun gedung
keresidenan di daerah Cicendo (sekarang menjadi Rumah Dinas Gubernur
Jawa Barat) dan sebuah hotel pemerintah. Gedung keresidenan selesai
dibangun tahun 1867.
Perkembangan Kota Bandung terjadi setelah beroperasi transportasi
kereta api dari dan ke kota Bandung sejak tahun 1884. Karena Kota
Bandung berfungsi sebagai pusat kegiatan transportasi kereta api "Lin
Barat", maka telah mendorong berkembangnya kehidupan di Kota Bandung
dengan meningkatnya penduduk dari tahun ke tahun.
Di penghujung abad ke-19, penduduk golongan Eropa jumlahnya sudah
mencapai ribuan orang dan menuntut adanya lembaga otonom yang dapat
mengurus kepentingan mereka. Sementara itu pemerintah pusat menyadari
kegagalan pelaksanaan sistem pemerintahan sentralistis berikut
dampaknya. Karenanya, pemerintah sampai pada kebijakan untuk mengganti
sistem pemerintahan dengan sistem desentralisasi, bukan hanya
desentralisasi dalam bidang keuangan, tetapi juga desentralisasi dalam
pemberian hak otonomi bidang pemerintahan (zelfbestuur)
Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bandung di bawah pimpinan Bupati
RAA Martanagara (1893-1918) menyambut baik gagasan pemerintah kolonial
tersebut. Berlangsungnya pemerintahan otonomi di Kota Bandung, berarti
pemerintah kabupaten mendapat dana budget khusus dari pemerintah
kolonial yang sebelumnya tidak pernah ada.
Berdasarkan Undang-undang Desentralisasi (Decentralisatiewet ) yang
dikeluarkan tahun 1903 dan Surat Keputusan tentang desentralisasi
(Decentralisasi Besluit) serta Ordonansi Dewan Lokal (Locale Raden
Ordonantie) sejak tanggal 1 April 1906 ditetapkan sebagai gemeente
(kotapraja) yang berpemerintahan otonomom. Ketetapan itu semakin
memperkuat fungsi Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan, terutama
pemerintahan Kolonial Belanda di Kota Bandung. Semula Gemeente Bandung
Dipimpin oleh Asisten Residen priangan selaku Ketua Dewan Kota
(Gemeenteraad) , tetapi sejak tahun 1913 gemeente dipimpin oleh
burgemeester (walikota).
Jumat, 21 Agustus 2009
" Pesta blogging Samarinda "
Thursday, August 20, 2009.
Hari ini, acara Pesta Blogger 2009 yang diselenggarakan di kota Samarinda sebagai rangkaian dari acara yang sama di beberapa kota lain dimulai. Acara di Samarinda ini mudah-mudahan bisa jadi yang terbesar dibanding acara sama di kota lain. Panitia lokal didukung penuh oleh Dinas Kominfo Pemprov Kaltim, Borneo Cyber Community (BCC) dan beberapa institusi pendidikan seperti DL Unmul, SMK TI Airlangga dan STMIK Wicida. Tadi malam telah tiba tim panitia dari Jakarta yang terdiri dari 2 staf EO dari Maverick, 2 instruktur blogshop dari Dagdigdug.com, 2 staf dari Kedutaan Besar Amerika Serikat sebagai salah satu sponsor dan blogger Iman Brotoseno yang akan berbagi pengalaman di acara "meet and greet". Baca juga pengumannya di blog Timpakul.
Bagi para blogger atau siapapun yang tertarik pada dunia blogging, silahkan langsung datang pada acara yang dibagi 2 bagian ini. Bagian pertama sejak pukul 08.00-14.00 WITA adalah kegiatan blogging workshop atau blogshop (pelatihan pembuatan blog bagi pemula), kemudian 14.00-16.00 WITA adalah acara diskusi bebas yang diberi nama "meet and greet" yang akan menghadirkan beberapa narasumber yaitu Iman Brotoseno, Ade "Timpakul" Fadli dan Nusyirwan Ismail (kepala BPID Kaltim/Ketua BCC).
Kapasitas cukup besar, acara blogshop bisa diikuti oleh 100 peserta, "meet and greet" maksimum 250 peserta. Acara dilangsungkan di Ruang Pertemuan Kantor Bappeda Provinsi Kaltim, Jl. Kusuma Bangsa, Samarinda.
Kamis, 20 Agustus 2009 malam tadi diadakan welcome dinner yang di-host oleh ibu Tri Murti dari Diskominfo Kaltim dan BCC untuk menyambut panitia dan narasumber dari Jakarta.
Laporan online akan terus saya sampaikan melalui blog ini, semoga acara ini sukses dan bisa membawa dampak positif bagi masyarakat Kaltim khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.
Pesta Blogger 2009 di Samarinda Dimulai
http://madriyanto. blogspot. com/2009/ 08/pesta- blogger-2009- di-samarinda- dimulai.html
Selasa, 18 Agustus 2009
" Buntut Rontoknya Jumlah Siswa SMK Swasta "
Buntut Rontoknya Jumlah Siswa SMK Swasta
MALANG - Sejumlah SMK swasta di Kota Malang ibarat sedang meregang nyawa. Masa depannya semakin tidak jelas karena ditinggalkan asetnya paling berharga, yakni siswa. Beberapa spekulasi penyebab kondisi ini. Bisa jadi karena kualitas SMK tersebut kurang bagus, juga adanya keserakahan SMK Negeri yang mengeruk siswa sebanyak-banyaknya.
Siang kemarin Radar berkunjung ke SMK Sri Wedari Jalan Bogor. Di sekolah yang megah itu terlihat sejumlah siswa sedang belajar di kelas. Deretan bangku kosong berjajar rapi di kelas itu. Kemudian di kelas sebelahnya kosong, sudah tidak ada muridnya.
Yumi dan Caca, dua siswi kelas tiga jurusan administrasi perkantoran keluar dari ruang hendak pulang. Dua siswi ini tak terlihat sedih, keduanya masih terlihat semangat belajar di sekolah yang dulu memiliki murid di atas lima ratusan itu. "Ya kami masih tetap semangat, di sini gurunya juga rajin kok," ujar Yumi diiyakan Caca.
Kepala SMK Sri Wedari, Sugeng Triwarsono mengatakan, dulu di sekolah itu jumlah siswa kelas satu saja sekitar 200 siswa, kini tinggal belasan. Menurut dia, jumlah siswa itu akibat penerimaan siswa baru di SMK Negeri yang terus digenjot. "Kami berharap pengambil kebijakan bisa melihat kondisi ini," ujar dia. Sehingga tahun-tahun ke depan tidak ada lagi SMK yang mati.
Menurut dia, pengelola sekolah itu kini harus menanggung 22 guru dan karyawan. Dulu jumlahnya lebih banyak lagi, tetapi karena siswanya terus menurun, maka banyak guru yang keluar.
Kondisi sama juga terjadi di SMK Nusantara di kawasan Klayatan Janti. Di sekolah ini lebih nahas lagi. Saat Radar berkunjung di sekolah itu tinggal ada kepala sekolah satu guru dan satu tenaga tata usaha (TU). Sedangkan siswanya tinggal kelas tiga berjumlah 39 siswa. Untuk kelas dua dan kelas satu sudah tidak ada siswanya. Padahal, tahun 2002/2003 lalu, di sekolah itu terdapat 1.306 siswa. "Sejak dibuka SMKN di wilayah Sukun, sekolah ini terus mengalami penurunan peminat," ujar I Gusti Ayu Putu Nurlikawati, kepala SMK Nusantara kemarin.
Menurut dia, sejak kehabisan murid ini, kondisi sekolah semakin tidak terawat. Karena sudah tidak ada biaya untuk perawatan. Dari pengamatan Radar, halaman sekolah itu ditumbuhi rerumputan. Kelas-kelas kosong dan banyak debu menempel di jendela. "Tapi kami masih akan terus berusaha untuk bangkit, kami tidak ingin sekolah ini mati," ujar Nurlikawati.
Selain itu, kemarin Radar juga berkunjung ke SMK Muhamadiyah 1 di Jalan Galunggung. Dulu, sekitar lima tahun lalu, sekolah itu begitu ramai. Malahan untuk masuk harus pagi dan sore. Tetapi kemarin tidak demikian, sekolah itu terlihat sepi. Mesin-mesin praktik yang ada di sekolah itu banyak yang ditutupi terpal, siswanya juga tidak banyak lagi. Sekolah itupun terlihat kurang bergairah.(lid/abm)
MALANG - Sejumlah SMK swasta di Kota Malang ibarat sedang meregang nyawa. Masa depannya semakin tidak jelas karena ditinggalkan asetnya paling berharga, yakni siswa. Beberapa spekulasi penyebab kondisi ini. Bisa jadi karena kualitas SMK tersebut kurang bagus, juga adanya keserakahan SMK Negeri yang mengeruk siswa sebanyak-banyaknya.
Siang kemarin Radar berkunjung ke SMK Sri Wedari Jalan Bogor. Di sekolah yang megah itu terlihat sejumlah siswa sedang belajar di kelas. Deretan bangku kosong berjajar rapi di kelas itu. Kemudian di kelas sebelahnya kosong, sudah tidak ada muridnya.
Yumi dan Caca, dua siswi kelas tiga jurusan administrasi perkantoran keluar dari ruang hendak pulang. Dua siswi ini tak terlihat sedih, keduanya masih terlihat semangat belajar di sekolah yang dulu memiliki murid di atas lima ratusan itu. "Ya kami masih tetap semangat, di sini gurunya juga rajin kok," ujar Yumi diiyakan Caca.
Kepala SMK Sri Wedari, Sugeng Triwarsono mengatakan, dulu di sekolah itu jumlah siswa kelas satu saja sekitar 200 siswa, kini tinggal belasan. Menurut dia, jumlah siswa itu akibat penerimaan siswa baru di SMK Negeri yang terus digenjot. "Kami berharap pengambil kebijakan bisa melihat kondisi ini," ujar dia. Sehingga tahun-tahun ke depan tidak ada lagi SMK yang mati.
Menurut dia, pengelola sekolah itu kini harus menanggung 22 guru dan karyawan. Dulu jumlahnya lebih banyak lagi, tetapi karena siswanya terus menurun, maka banyak guru yang keluar.
Kondisi sama juga terjadi di SMK Nusantara di kawasan Klayatan Janti. Di sekolah ini lebih nahas lagi. Saat Radar berkunjung di sekolah itu tinggal ada kepala sekolah satu guru dan satu tenaga tata usaha (TU). Sedangkan siswanya tinggal kelas tiga berjumlah 39 siswa. Untuk kelas dua dan kelas satu sudah tidak ada siswanya. Padahal, tahun 2002/2003 lalu, di sekolah itu terdapat 1.306 siswa. "Sejak dibuka SMKN di wilayah Sukun, sekolah ini terus mengalami penurunan peminat," ujar I Gusti Ayu Putu Nurlikawati, kepala SMK Nusantara kemarin.
Menurut dia, sejak kehabisan murid ini, kondisi sekolah semakin tidak terawat. Karena sudah tidak ada biaya untuk perawatan. Dari pengamatan Radar, halaman sekolah itu ditumbuhi rerumputan. Kelas-kelas kosong dan banyak debu menempel di jendela. "Tapi kami masih akan terus berusaha untuk bangkit, kami tidak ingin sekolah ini mati," ujar Nurlikawati.
Selain itu, kemarin Radar juga berkunjung ke SMK Muhamadiyah 1 di Jalan Galunggung. Dulu, sekitar lima tahun lalu, sekolah itu begitu ramai. Malahan untuk masuk harus pagi dan sore. Tetapi kemarin tidak demikian, sekolah itu terlihat sepi. Mesin-mesin praktik yang ada di sekolah itu banyak yang ditutupi terpal, siswanya juga tidak banyak lagi. Sekolah itupun terlihat kurang bergairah.(lid/abm)
" Taman Siswa (Tamsis) Yg Sekarat "
Gedung tua bercat baru itu berdiri diantara hiruk pikuk jalan Garuda Kemayoran, hanya berjarak 50 meter dari stasiun KRL kemayoran-Jakarta Pusat. Ketika aku memasuki halaman berpagar, bangunan sekolah bertingkat tiga berdiri, juga masih baru, seperti sekolah negeri, catnyapun sama, ada papan pengumuman berkaca dengan tempelan kliping koran Tahun 2007, poster tentang pameran lukisan Affandi Tahun 2008, itulah yg terbaru.
Digedung itu ada logo yang persis sama dengan kementrian pendidikan nasional, dengan kalimat "ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani". Betul, inilah gedung sekolah perguruan Taman Siswa di Jakarta yang terasa muram, sangat muram.
Tamsis di jaman Ki Hajar Dewantara, adalah Tamsis yang bergelora dalam mewujutkan pendidikan anak bangsa setara dengan anak penjajahnya. Dengan kebersahajaan dan sifat non kooperatif mereka mampu mendidik putra bangsa menjadi Indonesia tulen yang cerdas,mandiri serta religius. Tokohnya, hingga jaman awal orde baru masih dahsyat seperti sajak tulisan penyair Taufik Ismail.
Saking hebatnya reputasi Tamsis, logo dan ujar ujarnya diambil oleh pemerintah Indonesia menjadi logo dan tagline Departemen Pendidikan Nasional dan selalu dipajang dikantor yang mengurusi Pendidikan di Indonesia ini. Oleh karena itu, pendidikan nasional tentu dapat diartikan sebagai pendidikan ala Taman Siswa.
Namun, konon Tamsis saat ini bak kerakap diatas batu, hidup segan mati tak mau. Nyaris semua sekolah tamsis di seluruh nusantara terasa lesu kurang darah, guru, pengurus dan murid muridnya tidak lagi menunjukkan gelora dan mutu Tamsis jaman Ki Hajar, Tamsis sekarang adalah Tamsis yang renta dan muram diusia senja, meski sejarah si tua ini begitu dahsyat, namun tak mampu mencetak kader penerus.
Jauh di selatan, di sebuah daerah baru yang terhitung elit, simprug. Berdiri sebuah bangunan megah modern bertingkat, dengan lahan parkir bertingkat di bawah tanah. Halaman depan dipenuhi pepohonan dan bunga dan air mancur dengan lobi dijaga satpam yang kereng dan rapi, serta resepsionis wangi. Jangan lupa, lobi luas itupun sedingin udara puncak dikala subuh.
Gedung megah bertingkat delapan itu semua petunjuknya bertuliskan 3 bahasa, Inggris-Indonesia dan Mandarin dilengkapi dengan Lift yang apik. Pekerjanya menggunakan jas dan blazer, pengepel lantai dan tukang kebun berseragam rapi, tak ada debu di setiap dindingnya. Awalnya kupikir ini bukan di Indonesia yang panas dan berdebu, tetapi di negeri antah berantah.
Inilah Bina Nusantara (Binus) International School yang dalam keseharian, obrolan antara murid dan guru dan tenaga kependidikan lain, selain tukang pel dan tukang kebun harus berbahasa Internasional, Bahasa Inggris. Semua aspek sekolah ini terurus sangat baik, karya murid memenuhi lorong kelas yang selalu dingin. Kelas seni, yang di sekolah negeri dikesampingkan, disini sangat dihargai. Setiap tahun diadakan Bienalle, festival kesenian, kemarin ada "Interschool Arts Fiesta".
Dalam Pesta Seni (Pensi)-Arts Fiesta ini, mulai deklamasi, menyanyi, seni keramik hingga menggesek cello dan biola, alat musik yang oleh murid sekolah negeri hanya pernah di lihat melalui TV dan buku, dipertandingkan di panggung yang mirip panggung resital. Bocah usia 8 Tahun hingga usia belasan memainkan biola membawakan karya musik Vivaldi, Hyden dan komponis lain yg namanya asing ditelingaku, di bawah sorotan lampu panggung. Bocah bocah dahsyat itu dinilai oleh juri sekaliber violist perempuan Suryati Supilin.
Ketika hadir disini, pikiranku berputar putar di perguruan Tamsis Jakarta masa lalu yang bergelora itu, dimana karya seni anak bangsa dimainkan oleh murid muridnya dengan apik, sehingga seniman besar Affandi dan Chairil Anwar rela mengajar di sekolah ini dengan bangga. Tamsis masa lalu adalah gelora Binus masa kini.
Meski aku merasakan "ing ngarso asung tulodo, ing madyo mangun karso dan tut wuri handayani" di sekolah Binus, namun aku tidak merasakan Indonesia di sana, yang kurasa adalah Taiwan, Korea, Singapura. Meski samar samar, aku masih merasakan ada Indonesia di Tamsis, namun di sini dia sedang terluka dan sekarat.
Kamis, 13 Agustus 2009
" Sekolah Muhammadiyah Menerima Murid Kristen "
Selasa, 11 Agustus 2009 02:44 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi teror tidak hanya mengguncang tata keamanan
nasional, tapi juga wajah Islam ikut terbawa. Pelaku teror yang
mengatasnamakan Islam cukup mengundang reaksi dari banyak pihak. Di tengah
situasi demikian, saat proses hukum pascapeledakan bom Mega Kuningan masih
berlangsung, duet intelektual Muhammadiyah menerbitkan buku Kristen
Muhammadiyah Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan.
"Kelahirannya sangat tepat, soalnya ekstremisme dan terorisme sedang
berkembang. Itu merupakan bentuk intolerisme, " komentar Suyanto, Dirjen
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional,
dalam peluncuran buku terbitan Al-Wasat Publishing House di Gedung
Muhammadiyah Jakarta, Senin (10/8).
Buku karangan Abdul Mu'ti dan Fajar Riza Ul Haq ini memang mengisahkan
toleransi antara minoritas Islam dengan mayoritas Kristen baik Katolik
maupun Protestan dalam wadah pendidikan Muhammadiyah. Buku yang merupakan
bagian dari desertasi Mu'ti ini memaparkan bagaimana SMA Muhammadiyah di
Ende diterima baik oleh masyarakat yang mayoritas beragama Katolik. Bahkan
2/3 muridnya beragama Katolik. Bagi mereka ini disediakan guru agama
Katolik secara tersendiri. Bagitu pula dengan SMP Muhammadiyah di Serui
Teluk Cenderawasih Papua dan SMA Muhammadiyah di Putussibau Kalimantan
Barat.
Selain di Putussibau perguruan yang dirintis Kyai Haji Ahmad Dahlan itu,
menyediakan guru Kristen atau Katolik dan tidak mewajibkan memakai jilbab
bagi yang non-Muslim. Dengan demikian, menurut Suyanto, melalui buku ini
orang bisa mengembangkan pendidikan partisipatif yang menjamin toleransi.
"Pada prinsipnya orang akan cepat belajar kalau ada contoh-contohnya. Ini
contoh baik untuk mengajari anak-anak dalam toleransi keberagaman, "
tuturnya.
Adapun menurut Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional pada
Kabinet Gotong Royong, buku setebal 269 halaman ini menarik karena mampu
menggugah kita bersama, bahwa bumi nusantara ini memerlukan upaya
konvergensi untuk mencari titik temu kemajemukan dalam menyongsong
Indonesia baru. "Oleh karena itu, saya yakin Indonesia mampu menjadi juru
bicara perdamaian dunia," lontarnya.
" Jangankan Menabung, Melaut saja "
SP/M Kiblat Said
Syamsuddin
(27), nelayan dari Kelurahan Je'ne, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten
Takalar, Sulsel, merapat di dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan Paotere, Makassar,
Selasa (11/8). Setelah melaut selama 10 hari pendapatannya hanya Rp 300.000.
Jumlah itu tak cukup untuk menyekolahkan anaknya, dan terpaksa harus putus
sekolah.
eluh masih membasahi baju kaos, ketika Selasa (11/8) pagi,
Syamsuddin (27) dengan perahu motornya merapat di dermaga Pusat Pendaratan Ikan
Paotere, Makassar, Sulsel. Dia segera membongkar hasil tangkapannya yang akan
dilelang.
Wajah Syamsuddin tampak ceria, secerah cuaca di Selat Makassar.
Nelayan asal Kelurahan Je'ne, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar itu,
mendarat setelah 10 hari bertarung di laut lepas perairan Selat Makassar untuk
menangkap ikan.
Dia melaut menggunakan perahu bermotor dan peralatan milik
punggawa (pemodal) yang dioperasikan dengan cara bagi hasil tangkapan, 50 persen
untuk punggawa, dan 50 persen dibagi rata di antara para nelayan yang melaut.
Dalam sebulan pendapatannya berkisar Rp 1,2 juta. Jumlah itu tidak
mencukupi biaya hidup bersama anak dan istrinya. Tetapi tidak ada pilihan lain,
dia harus tetap melaut. "Beban tinggal di darat lebih besar. Makin lama tinggal
di darat, makin sulit menutupi kebutuhan hidup," katanya.
Itulah mengapa,
meskipun penghasilan sangat kecil, nelayan lebih suka melaut. "Dua hari saja di
darat, satu per satu nelayan minta pinjam uang ke juragan," kata tokoh nelayan
Paotere, Abdul Rakhman Baddu.
Sebesar apa pun penghasilan nelayan, mereka
juga tidak kenal menabung. Bagaimana mungkin, jika sebelum melaut sudah harus
berutang untuk diberikan ke keluarga, sementara hasil tangkapan tidak jelas.
Kalau lagi beruntung bisa dapat banyak, tapi tak jarang harus pulang dengan
kantong kosong.
"Jadi, jangan pernah berharap nelayan bisa menyekolahkan
anaknya sampai ke perguruan tinggi. Jika ada anak nelayan yang mampu tamat SMA,
itu sudah luar biasa. Kungkungan keputus-asaan pada keadaan terus menghampiri
nelayan, sehingga budaya yang melekat pada mereka sulit terkikis. Jika bapak
nelayan, anak pun kadang ikut menjadi nelayan," tuturnya.
Kisah yang sama
juga tergurat dalam kehidupan Nani Lekatompessy (60), nelayan di Dusun Umputi,
Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku. Pria yang akrab disapa
Bape Nani tersebut hingga kini masih bertahan dengan peralatan seadanya untuk
mencari ikan.
Bergelut dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, Bape
Nani masih bisa menghidupi keluarganya, walaupun anaknya terpaksa putus sekolah.
Penghasilan dari melaut hanya bisa untuk makan sehari-hari, tak kunjung cukup
untuk menyekolahkan anak-anaknya. "Katong (kita, Red) para nelayan kurang
diperhatikan pemerintah daerah," keluhnya.
Hidup sebagai nelayan yang
serba tak menentu juga merisaukan Yasin Saropi (48), warga Desa Gajah Mati,
Kecamatan Pematang Panggang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel. Hari-harinya
dilalui dengan rasa cemas. Harapannya begitu kecil untuk bisa memperoleh ikan.
"Hasil tangkapan kemarin juga sangat sedikit. Malah untuk membeli beras dan lauk
pauk saja masih kurang. Solar untuk melaut hari ini, masih berutang," tuturnya
pedih.
Yasin tak berdaya, ketika anak sulungnya harus putus sekolah saat
di kelas 3 SMA. "Sekarang dia ikut saya melaut," katanya.
Nelayan di
Papua setali tiga uang. Yulianus (46), nelayan di Kampung Vietnam, Jayapura,
mengaku, jalan hidup sebagai nelayan telah dilakoninya selama 30 tahun. Walaupun
pendapatan sebagai nelayan dirasa kurang, namun dia tidak bisa berbuat
banyak.
Para nelayan umumnya mengaku, masalah yang dihadapi bukan hanya
kecilnya penghasilan yang diperoleh setiap melaut. Hal yang sangat dikhawatirkan
adalah jika pemerintah kembali menaikkan harga solar atau mencabut subsidi.
Padahal, mereka sekarang harus membeli solar seharga Rp 5.000 per
liter.
Termarginalkan
Nelayan memang potret
nyata kemiskinan abadi di Indonesia, bersama kaun tani. Potensi kelautan
nasional seolah tak dilirik pemerintah. Pada saat bersamaan, berjuta ton dan
berbagai jenis ikan terus dicuri nelayan asing dengan kerugian mencapai Rp 30
triliun per tahun. Padahal, potensi itu bisa menyejahterakan kaum
nelayan.
Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Yussuf
Solichien menegaskan, sebagai negara maritim selayaknya Indonesia memanfaatkan
dan mengelola dengan baik potensi kelautan dan perikanan yang merupakan
keunggulan kompetitif.
Perhatian pada sektor kelautan dan nelayan, tak
hanya demi alasan ekonomis. Tetapi, juga demi tegaknya kedaulatan wilayah NKRI,
mengingat warga pesisir dan nelayan adalah ujung tombak, karena mereka tinggal
di wilayah terluar.
Luas wilayah laut RI hampir tiga kali lipat luas
daratan, atau mencapai 5,8 juta kilometer persegi, dengan panjang pantai lebih
dari 95.000 kilometer. Sekitar 16,4 juta orang hidup di wilayah pesisir dan
sangat bergantung pada hasil laut, termasuk produk olahannya.
Jumlah
nelayan yang menangkap ikan di laut mencapai empat juta orang, sekitar 2,6 juta
menangkap ikan di danau, sungai, dan sebagai pembudi daya ikan di tambak-tambak.
Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia, Max Rompas mengungkapkan, di laut
Nusantara terkandung potensi ekonomi perikanan senilai US$ 32 miliar per tahun,
potensi bioteknologi atau sediaan farmatika senilai US$ 40 miliar, dan potensi
ekonomi wilayah pesisir sekitar US$ 56 miliar per tahun.
Statistik sektor
perikanan Indonesia sangat menyedihkan. Max Rompas memaparkan, kontribusi
perikanan terhadap PDB nasional pada 2008 hanya 2,7 persen, jauh lebih kecil
dari sektor lainnya. Padahal, potensi industri perikanan yang seharusnya dipasok
para nelayan sangatlah besar. Ironisnya, volume ekspor menurun, dari 926.478 ton
pada 2007, menjadi hanya 857.783 ton pada 2008. Sementara itu, ekspor produk
perikanan negara-negara lain yang wilayah lautnya jauh lebih kecil dari
Indonesia, seperti Thailand, Filipina, dan Vietnam, malah
melonjak.
Ironisnya lagi, impor perikanan kita malah naik. Tahun 2007,
impor produk perikanan mencapai 120.000 ton senilai US$ 160 juta, naik menjadi
280.000 ton atau senilai US$ 268 juta pada 2008. Uniknya, Indonesia juga
mengimpor ikan dari negara kecil, seperti Hong Kong, dan negara yang bukan
berbasis perikanan seperti Paskistan.
Tak mengherankan jika nasib
nelayan selalu terpinggirkan. Bahkan pada 2010, Departemen Kelautan dan
Perikanan (DKP) akan menerapkan aturan baru yang menyakitkan nelayan, yakni
mulai mengapling-ngapling wilayah tangkapan ikan di laut.
Dampak aturan
itu, pengusaha besar akan berpesta pora meraup jutaan ikan yang sudah disediakan
alam, sementara nelayan kecil hanya bisa gigit jari dan berpotensi menimbulkan
konflik besar. Kebijakan ini dikritik para pengamat dan LSM, namun DKP jutsru
makin menggebu dengan alasan ingin memudahkan pengawasan.
Dipastikan,
nasib nelayan semakin terpuruk. Mereka tak mampu bersaing dengan nelayan asing
yang memiliki kapal berbobot besar dan berteknologi canggih, sehingga leluasa
menangkap ikan di perairan nasional. Bahkan, nelayan kerap ditangkapi karena
dianggap tak memiliki izin.
Di sisi lain, perbankan masih pelit
mengucurkan modal untuk nelayan kecil karena menganggap usaha perikanan berisiko
tinggi. Ini menunjukkan, pemerintah memang belum memiliki komitmen tinggi untuk
mendorong sektor perikanan menjadi sumber ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Semboyan Jalesveva Jayamahe, di lautan kita jaya, masih sekadar slogan kosong.
" Menyekolahkan Anak hanya Impian "
SP/Fuska Sani Efani
Prawiro (54), buruh tani menginjak-injak padi agar terlepas
dari batangnya di Bantul, DIY. Selama musim panen ia menjadi buruh tani dengan
upah Rp 20.000 per hari.
Hidup serba kekurangan sudah
menyatu dalam kehidupan se- orang buruh tani. Makan dengan lauk seadanya, bahkan
hanya makan tiwul (singkong yang dikeringkan) , adalah hal biasa. Bisa
menyekolahkan anak hingga SMA hanyalah impian, karena tak ada dana untuk
membiayai anak bersekolah. Bisa sekolah hingga SLTP saja sudah merupakan
keajaiban.
Munali (48 tahun), seorang buruh tani asal Desa Pepe,
Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, bisa menggambarkan bagaimana nelangsanya
kehidupan seorang buruh tani di negeri ini. Hidupnya serbakekurangan. Makan
hanya dengan lauk seadanya, dua anaknya putus sekolah karena tidak ada biaya
untuk menyekolahkannya.
"Penghasilan sebagai buruh tani hanya untuk bisa
makan. Selebihnya kami hidup serbakekurangan, " kata Munali, kepada SP, di tengah
sawah dengan tanaman padi menghijau milik majikannya, Sumali, Senin
(10/8).
Kedua anaknya, Rokhmad dan Ainur Rokhim, sekarang harus bekerja
sebagai buruh pengangkat kain di kawasan Kapasan, Surabaya. Keduanya tidak bisa
melanjutkan sekolah dan hanya mengantongi ijazah SMP, karena ketiadaan biaya.
Munali tak mampu mem- biayainya.
"Kedua anak saya sudah mampu membiayai
diri mereka sendiri dengan bekerja sebagai buruh pengangkat kain. Sebagai buruh
tani, saya rata-rata hanya berpenghasilan Rp 10.000 sehari.
Uang itu hanya cukup untuk makan, dan pasti tidak cukup untuk membiayai
anak-anak saya sekolah," ujar Munali, yang terlihat kepanasan bekerja di sawah
siang itu.
Saat kedua anaknya masih sekolah, uang yang diterima
Rp 300.000 per bulan itu, harus diambil sebagian untuk
membiayai mereka.
"Dulu untuk keperluan mereka juga diambil dari
penghasilan sebagai buruh tani yang sedikit itu, untuk membeli buku dan sedikit
uang jajan mereka.
Untuk membiayai mereka melanjutkan sekolah ke jenjang
lebih tinggi sangat tidak mungkin dengan penghasilan yang hanya sebesar itu,"
ujarnya lagi.
Pekerjaan sebagai buruh tani sudah digeluti Munali sejak
dia sudah bisa bekerja.
Tanpa memiliki keterampilan lainnya, kecuali
bekerja sebagai buruh tani membuat kehidupan Munali tidak mengalami perubahan
meskipun presiden di negeri ini sudah beberapa kali berganti dan sekarang
Indonesia akan merayakan HUT Kemerdekaan yang ke-64, tanggal 17 Agustus 2009
mendatang.
Di tengah kehidupan yang memprihatinkan tersebut, Munali masih
mempunyai harapan terhadap Presiden SBY, yang terpilih untuk memimpin negeri ini
hingga 2014 mendatang. "Saya berharap presiden terpilih bisa membantu para buruh
tani dengan mengucurkan kredit murah dalam bentuk lahan pertanian. Dengan
demikian kami tidak hanya bekerja sebagai buruh tani, tapi bisa memiliki lahan
yang dikerjakan sendiri," tambahnya.
Buruh tani, kata Munali, dibelikan
lahan pertanian melalui bank milik pemerintah atau pemerintah daerah. Sertifikat
kepemilikan dibuat jaminan, sementara buruh tani berkewajiban mengangsur dalam
jangka panjang, yang tidak memberatkan. Melalui cara ini diharapkan buruh tani
dapat mengelola lahan pertanian miliknya, tanpa harus bergantung kepada
majikannya.
Begitu pula dengan Ny Prawiro (54 tahun) yang bekerja
sebagai buruh tani sejak berusia muda. Dia hanya bekerja ketika ada garapan di
sawah. Upah yang diterima untuk mengolah sawah adalah 25 kilogram beras setiap
musim panen. Jika bekerja secara harian, dibayar hanya Rp 20.000 per hari.
"Upahnya paling-paling habis untuk makan harian sekeluarga," kata Ny
Prawiro , perempuan asal Bantul, Jawa Timur.
Namun perempuan dengan empat
anak ini mengaku mampu menyekolahkan salah seorang anaknya hingga lulus STM.
"Yang lulus STM kemarin sudah bekerja di bengkel motor. Toh jadi buruh juga
kan," ujarnya menegaskan nasibnya secara turun-temurun.
"Dulu simbah
(kakek-Red) memang punya sawah, tapi sudah habis dibagi-bagi buat anak yang
laki-laki, kebetulan saya keturunan dari ibu atau anak perempuan, jadinya tidak
kebagian. Jadilah kami mburuh," katanya.
Kalau pekerjaan di sawah sedang
lowong, Ny Prawiro, banting stir menjadi tukang cuci atau tukang seterika di
usaha-usaha laundry. Kalau pas musim tanam, juragan langganannya selalu
mempercayainya. "Pas musim tanam, saya biasanya bekerja nonstop selama dua
minggu. Ya, bayarannya Rp 20 ribu sehari. Tapi kalau pas musim panen, setiap
lahan 2 kali 14 meter, saya dapat 25 kilogram beras, tergantung dari berapa
kemampuan saya," katanya lagi.
Keterampilannya itu diturunkan juga kepada
anaknya yang perempuan. Sejak masih di usia SMP, anak-anaknya sudah pandai
menanam padi hingga memanen. Jadi kelak, tongkat estafet sebagai buruh tani akan
turun ke anak perempuannya. Artinya, tidak akan ada perbaikan nasib bagi anak
keturunannya.
Entah sampai kapan generasi buruh ini terus menurun kepada
anak cucunya. Tanpa bantuan pemerintah untuk menyekolahkan anak-anak mereka,
kehidupan buruh tani ini tidak akan bisa ditingkatkan. Turun temurun mereka
tetap menjadi buruh tani yang miskin. Potret kehidupan Munali dan Ny Prawiro
telah berbicara tentang hal ini.
Data BPS pada 2002 menyebutkan, buruh
tani pada 1995 jumlahnya sekitar 5,064 juta keluarga, dan meningkat menjadi 7,10
juta keluarga pada 1999. Pada 2003 tercatat ada 11,7 juta keluarga. Kesulitan
ekonomi yang mengakibatkan lapangan kerja sangat terbatas serta tidak adanya
perbaikan nasib, akan membuat jumlah buruh tani terus meningkat.
[152/080]
Senin, 03 Agustus 2009
" Sekolah Menggugat "
Kelanjutan dari aksi kemarin tentang penutupan sekolah 2 swasta, sekarang para perwakilan sekolah swasta mengadakan demo. Sekitar jam 10.00 WIB perwakilan sekolah-sekolah swasta di Malang memenuhi gedung Pengadilan Negeri Malang.
Mereka demo dengan membentangkan poster bertuliskan,
"PERHATIKAN NASIB GURU SWASTA, KAMI JUGA BUTUH PENGHIDUPAN! !!"
"JANGAN KORBANKAN MUTU PENDIDIKAN HANYA UNTUK 'SESEORANG'"
"PENDIDIKAN ADALAH TANGGUNGJAWAB BERSAMA SEKOLAH NEGERI & SWASTA"
"WAHAI HAKIM!! BERLAKULAH ADIL TERHADAP MASYARAKAT, MANA HATI NURANIMU PADA GURU SWASTA"
~ SMK SWASTA BERDUKA ~
"DIKNAS KOTA MALANG BENAR-BENAR JADI MOSTER BAGI DUNIA PENDIDIKAN KOTA MALANG"
"DIKNAS MALANG DHOLIM!!! KEBIJAKAN DIKNAS SANGAT MEMATIKAN SEKOLAH SWASTA"
"DEMI UANG 1 MILYAR UNTUK SEGELINTIR ORANG, NASIB PENDIDIKAN DIKORBANKAN! !"
Demo itu sendiri adalah sebagai pengiring untuk mengantar Surat Gugatan kepada Diknas dan Kepala Sekolah Negeri yang telah menerima tanpa mengindahkan kuota.
Sekurangnya 100 guru dan Kepala Sekolah SMK Swasta se Kota Malang tersebut berdomo dan berdiskusi damai di pimpin langsung oleh Ketua MKKS John Nanda, SH.
Puluhan wartawan dari media lokal dan nasional meliput aktivitas ini.
Di antara para demonstran sahut menyahut meneriakkan yel-yel, "Turunkan Sofwan!" "Sofwan sudah puluhan tahun menjabat Kadiknas, apakah di Kota Malang tidak ada lagi orang pintar selain Sofwan?!"
Dengan ini akankah Kadiknas yang pernah terjerumus kasus Pohon Mas tersebut akan lengser?!
" Perguruan Tinggi Ilegal "
700 Perguruan Tinggi Dianggap Ilegal, Tujuh perguruan tinggi akan "dinegerikan" .
*Bogor *-- Pemerintah menganggap ilegal sekitar 700 perguruan tinggi
swasta yang dimiliki yayasan. Akibatnya, ratusan perguruan tinggi swasta
tersebut, "Terancam dilikuidasi, " kata Direktur Kelembagaan Direktorat
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Hendarman dalam diskusi
di Hotel Grand Ussu, Puncak, Bogor, Sabtu lalu.
Menurut Hendarman, perguruan tinggi swasta itu belum mematuhi ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Pengelola
perguruan tinggi itu juga mengabaikan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Formal.
Hendarman menjelaskan, semua yayasan yang menyelenggarakan pendidikan
tinggi seharusnya mendaftar ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pendaftaran terakhir paling lambat 17 Desember 2008. Ternyata, sampai
kini, masih ada 700 perguruan tinggi berbasis yayasan yang belum
mendaftar ulang. "Baik berupa universitas maupun sekolah tinggi," kata
Hendarman.
Namun, Hendarman tidak membuka daftar ratusan perguruan tinggi yang
dianggap ilegal itu. Dia beralasan data perguruan tinggi yang belum
mendaftar ulang berada di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Agar lolos dari ancaman likuidasi, menurut Hendarman, perguruan tinggi
milik yayasan pun sebenarnya bisa mengubah status hukumnya menjadi badan
hukum pendidikan masyarakat. Syaratnya, yayasan harus dibubarkan lebih
dulu, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Badan Hukum Pendidikan.
Pada kesempatan yang sama, Hendarman mengungkapkan Direktorat Pendidikan
Tinggi kini tengah memproses tujuh perguruan tinggi swasta di daerah
untuk menjadi perguruan tinggi negeri. "Ketujuhnya dalam proses menjadi
badan hukum pendidikan pemerintah," ujar Hendarman.
Ketujuh perguruan tinggi itu adalah Universitas Bangka Belitung,
Universitas Borneo, Universitas Merauke, Universitas Maritim Raja Ali
Haji, Universitas Siliwangi, Politeknik Batam, dan Politeknik Negeri
Bangka Belitung.
Jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang tercatat di Departemen
Pendidikan Nasional adalah 2.967 lembaga. Perinciannya, 83 perguruan
tinggi negeri dan 2.884 perguruan tinggi swasta.
Untuk memperjelas informasi mutu perguruan tinggi swasta, Departemen
Pendidikan berencana memeringkat perguruan tinggi seperti hotel. "Dari
bintang satu hingga bintang lima," ujar Hendarman. Salah satu variabel
dalam pemeringkatan itu adalah ketersediaan sarana peribadatan bagi
semua agama di perguruan tinggi.
" Bakteri di Ponsel "
Sebelum nya berapa banyak kita membersihkan Hp kita dengan ruti ?. Mungkin banyak yang terperanga dan baru sadar bahwa kita jarang atau hanpir tidak pernah sama sekali membersihkan hP yang kita miliki. banyak yang tidak mengetahui betapa pentingnya membersihkan alat komunikasi kesayangan kita itu. Hal ini masih dipandang sebelah mata. Mungkin sekarang saat nya kita mengubah kebiasaan buruk itu. Sangat ironis bilamana kita melihat kebiassan buruk itu. Dampak yang menghantui kita saat dan setiap waktu.
Para peneliti di Skotlandia menemukan hay yang sangat mengejutkan bahwa bakteri yang mematikan dapat bersarang di HP kitaMayoritas bakteri itu tidak berbahaya. Namun ada juga bakteri yang bersifat fatal, diantaranya Clastridium difficile (C.diff) dan MRSA (Methicilin Resistant Staphylococus Awaous).
PAda tahun 2007 terdapat 6340 kasus infeksi C.diff di rumah sakit Scotlandia. Adapun kasus kematian yang berhubungan dengan MRSA mencapai ratusan dala periode yang sama. Bakteri yang mematikan itu tanpa sadar terbawa via HP pasien atau staf rumah sakit.
Hasil penelitian tersebut diumukan oleh para peneliti kesehatan dari Western General Hospital di Scotlandia. , Richard Brady. Brady memaparkan bahwa study ini dilakukan terkait dengan makin meningkatnya penggunaan HP dikalangan staf rumah sakit. Penelitian dilakukan oleh Scottish Infection Research Network, dan dikerjakan bersama beberapa ilmuwan penguruan tinggi, misalnya Manchester Metropolitan University.
Sementara itu, saat ini HP adalah alat komunikasi yang hampir tidak pernah lepas dari tangan kita. Dan bila mana kita ingat bahaimana HP digunakan setiap hari yang digunakan setiap hari pula, bahkan menjadi pasangan setiap hari.
Berdasarkan hasil penelitian Charles Gerba, PhD, pkar dari university of arizona, mengatakan tempat favorit bakteri di HP adalah di keypad dan mouthpoces. Bisa dibayangkan kan bilamana kita memencet keypad dan bakteri itu berada di tangan dan tanpa sengaja masuk ke dalam mulut kita.
Tamabahan lagi pagi pengguna earphone, headset, maupun headphone. ada sebuah study, penggunaan barang tersebut selama satu jam bisa mengakibatkan meningkatnya perkembang biakan bakteri dalam telinga kita sebesar 7000 kali.
Minggu, 02 Agustus 2009
" Anak Cerdas Butuh Layanan Khusus "
Anak Cerdas Butuh Layanan Khusus
Jakarta, Kompas - Anak cerdas dan berbakat istimewa yang ber-IQ di atas
125 membutuhkan pelayanan pendidikan khusus. Tidak sebatas percepatan
studi, tetapi yang lebih penting adalah pengembangan secara maksimal
potensi diri mereka.
Seperti diberitakan sebelumnya, baru 9.551 siswa cerdas dan berbakat
istimewa mendapat layanan khusus di sekolah.
Diperkirakan ada 2,2 persen anak usia sekolah atau 1,05 juta anak
sekolah memiliki kualifikasi cerdas istimewa.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara, Pengembang, dan Pendukung
Anak Cerdas dan Berbakat Istimewa, yang juga pengajar di Universitas
Negeri Jakarta, Amril Muhammad mengatakan, berbeda dengan anak
berkebutuhan khusus yang mendapat pelayanan melalui sekolah luar biasa
(SLB) dan anak normal di sekolah umum, anak cerdas dan berbakat istimewa
belum mendapat pelayanan terbaik.
Beragam pilihan
Pelayanan terbaik itu bisa beragam bentuk. Tahap awal, kecerdasan dan
bakat anak dinilai. Nilai itu dijadikan dasar penyusunan program
individual oleh guru dan psikolog pendamping.
Jenis pelayanan yang ada baru kelas akselerasi di 318 sekolah. Padahal
juga dibutuhkan penguasaan substansi. Adapun kemampuan verbal dan
komunikasi juga harus baik agar apa yang mereka sampaikan mewakili
kecerdasan mereka. Program pengayaan juga dibutuhkan sesuai dengan minat
anak.
Dia menyarankan, setiap kota dan kabupaten setidaknya memiliki satu
sekolah khusus anak cerdas dan berbakat, tidak perlu mahal, tetapi
dikelola guru yang kompeten dan kreatif. ”Anak-anak itu butuh ruang
berekspresi dan bereksperimen sesuai kecerdasan dan bakatnya. Lepas dari
kekakuan birokratisasi pendidikan,” ujarnya.
Kurang terasah
Fisikawan Prof Yohanes Surya, kemarin di hadapan para guru di Surabaya
pada seminar motivasi yang diadakan harian Surya dan majalah Kuark,
mengatakan, potensi ribuan anak genius kurang terasah baik. Diduga
beberapa penyebabnya adalah karena pengajaran kurang baik dan pelajar
kurang dimotivasi agar mengeluarkan kemampuan terbaik.
Surya mengatakan, penelitian di dunia menyebutkan, ada satu orang genius
dari setiap 11.000 orang. Jadi dari 230 juta penduduk Indonesia, ada
sekitar 20.900 orang jenius. ”Mereka punya IQ minimal 160 atau setara
Einstein,” ujarnya.
Anak Indonesia yang semula tak pernah menang kompetisi tingkat dunia
kini sering memetik medali emas pada kompetisi sains dunia. Dia
membuktikan itu dengan mendidik anak-anak pedalaman Papua. ”Mereka perlu
motivasi untuk memunculkan kemampuan terbaik. Manusia secara naluriah
perlu berada dalam kondisi kritis untuk bisa mengeluarkan potensi
terpendamnya,” ujarnya. (INE/RAZ)
Langganan:
Postingan (Atom)
