Jakarta - Fraksi Partai Demokrat melalui anggotanya di Komisi I DPR RI, Paula Sinjal memastikan, Pemerintah tidak akan memblokir layanan Blackbery.
"Namun memang kebijakan pemblokiran salah satu layanan alat komunikasi oleh Pemerintah yang didasarkan atas aturan yang berlaku adalah suatu keharusan yang musti diambi, jika itu harus dilakukan," katanya di Jakarta, Sabtu.
Ia menyatakan itu menyusul polemik yang muncul seputar kebijakan pemblokiran layanan alat komunikasi tersebut.
"Kita memang dikejutkan oleh kebijakan Pemerintah terkait Blackberry ini, yang menurut saya adalah lumrah yang harus dilakukan oleh Pemerintah, dalam rangka mengatur segala sesuatu untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Namun Paula Sinjal menambahkan, rencana pemblokiran layanan kepada salah satu perusahaan alat komunikasi yang lagi `booming` yakni `Research In Motion` (RIM) dengan produknya Blackberry jelas menunjukkan sikap tegas Pemerintah melindungi kepentingan nasional.
"Karenanya, dengan memberikan prasyarat yang harus dipenuhi oleh RIM dalam batas waktu yang sudah ditentukan, maka diharapkan kebijakan ini tentunya akan menimbulkan sesuatu yang baik dari pemakai dalam hal ini masyarakat Indonesia," ujarnya.
Juga tentunya, menurutnya, memberi kepastian posisi bagi pihak RIM sendiri dalam kapasitasnya sebagai produsen.
Oleh karena itu agar supaya tidak bias dan cenderung menimbulkan tanggapan negatif dari masyarakat terhadap kebijakan ini, Paula Sinjal meminta Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi intensif bagi kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut.
"Yang perlu dipahamkan kepada masyarakat adalah delapan `pointers` yang harus dipenuhi pihak RIM, agar supaya pemahaman masyarakat tidak sepotong-potong, dan menimbulkan akses negatif dan prasangka buruk terhadap Pemerintah," katanya.
Ia menilai, jika mencermati opini yang beredar di masyarakat terkait kebijakan Pemerintah ini, ada kesan opininya dipahami sepotong-sepotong.
"Yakni hanya berkisar terhadap kewajiban RIM yang belum dipenuhi, yaitu seputar pemblokiran situs-situs porno," ujarnya.
Padahal, lanjutnya, masih ada "pointers" lainnya yang seakan-akan kurang direspon oleh masyarakat.
"Akibatnya, ini menimbulkan opini yang bias. Seharusnya, menurut saya, kebijakan ini harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena akan memiliki dampak positif bagi kemajuan masyarakat Indonesia ke depannya," tandasnya.
Dampak positifnya, lanjutnya, baik dalam kaitannya dengan kultur dan budaya maupun di bidang ekonomi.
Situs porno
"Namun sebagai catatan saya dalam kaitannya dengan salah satu prasarat yang diajukan Pemerintah kepada pihak RIM yakni, hal pertama yang berkaitan dengan pemblokiran situs-situs porno. Menurut hemat saya harus betul-betul dilakukan pengawasan secara periodik," tegasnya.
Karena kebijakan ini sudah lama diterapkan, namun di lapangan belum bisa berjalan secara efektif akibat masih banyaknya situs porno yang bisa akses oleh masyarakat.
"Kedua, berkaitan dengan pengadaan `server` atau `repeater` di Indonesia oleh pihak RIM. Ini harus betul-betul diwujudkan, sehingga arus informasi yang beredar pada layanan `Blackberry` dapat dipantau, guna kepentingan pemberantasan korupsi dan terorisme," tandasnya.
Lalu ketiga, demikian Paula Sinjal, dalam kaitannya dengan pemanfaatan "software" produk dalam negeri dan rekrutmen tenaga kerja lokal.
"Ini harus betul-betul diwujudkan guna mengurangi angka pengangguran dan pemanfaatan `softwhere` lokal. Itu merupakan salah satu `pointers` penting guna memperkuat posisi dan daya saing bangsa ini di mata dunia," tegasnya.
Berdasarkan beberapa catatan, ia selaku wakil rakyat mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kebijakan tersebut.
"Karena Pemerintah tidak gegabah dan hanya cari sensasi saja, namun sebaliknya kebijakan ini serius dan demi kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya dan para pemakai atau konsumen `Blackberry`," kata Paula Sinjal.
Sumber
(ANTARA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar